IOC Jatuhkan Sanksi ke Indonesia, DPR RI Geram: Ini Bentuk Standar Ganda

JAKARTA, DISWAY.ID-- Keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang menjatuhkan sanksi kepada Indonesia akibat penolakan visa bagi atlet asal Israel disebut sebagai bentuk standar ganda.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai langkah IOC tersebut tidak mencerminkan sikap adil terhadap negara yang memiliki kebijakan luar negeri berdaulat.

BACA JUGA:Erick Thohir Tampik Kemungkinan STY Kembali Besut Timnas: Jumat Spesial PSSI Akan Gelar Preskon Pukul 15.00 WIB

BACA JUGA:Astaghfirullah! Oknum Wartawan Dibekuk Usai Setubuhi Anak di Bawah Umur di Subang

Menurutnya, keputusan Indonesia didasari prinsip politik luar negeri bebas aktif serta komitmen moral dalam menolak segala bentuk penjajahan, tanpa berlandaskan diskriminasi.

"Sikap Indonesia bukan bentuk diskriminasi terhadap atlet, melainkan konsistensi moral bangsa dalam memperjuangkan kemanusiaan dan solidaritas terhadap rakyat Palestina," ujar Hetifah dalam keterangan tertulis, Jumat 24 Oktober 2025.

Ia menilai IOC seharusnya bersikap objektif dan tidak menerapkan standar ganda terhadap negara yang menjunjung nilai kemanusiaan. 

BACA JUGA:Daftar Penerima Bantuan Bansos BLT 2025 Rp900.000, Cek Nama Kamu di DTSEN

BACA JUGA:Nomor Kamu Siap Ditransfer Saldo DANA Gratis Rp334.000 Siang Ini Lewat Fitur DANA Kaget Lengkap Syarat Klaim, Spesial Jumat Berkah

Oleh karena itu, komisi X mendesak pemerintah, melalui Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), serta Kemenlu untuk segera menjalin komunikasi intensif dengan IOC agar persoalan ini bisa diselesaikan secara diplomatis tanpa merugikan kepentingan olahraga nasional.

Langkah tersebut dilakukan agar olahraga Indonesia tidak terjebak dalam konflik geopolitik.

"Indonesia harus mampu memisahkan urusan olahraga dari politik tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan konstitusional," tegasnya.

Sebelumnya, penolakan visa bagi atlet senam Israel yang ingin berlaga di Kejuaraan Senam Artistik Dunia pada 19–25 Oktober 2025 di Jakarta bukanlah keputusan mendadak. 

Pemerintah Indonesia bertindak sesuai garis kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang dalam berbagai kesempatan mengecam keras tindakan Israel terhadap Palestina.

Sumber: