Puluhan WNI Tertipu Lowongan Kerja di Kamboja, DPR: Pemerintah Harus Turun Tangan

JAKARTA, DISWAY.ID-- Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan serius dalam menangani kasus Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan dan eksploitasi di perusahaan online scam di Kamboja.

"Saya mendesak pemerintah serius menyelesaikan persoalan ini. Kasus WNI korban TPPO di Kamboja bukan hal baru. Aparat harus membongkar dan menangkap jaringan pengiriman pekerja online scam di Kamboja," ujar Oleh Soleh, Jumat 24 Oktober 2025.

BACA JUGA:Disway Group Tekan MoU dengan B Erl Cosmetics, Bangun Kolaborasi untuk Berbagai Manfaat Luas

BACA JUGA:Jelang Konser BLACKPINK di Jakarta 2025, 27 Lagu Ini Wajib Didengar BLINK di Spotify

Menurutnya, praktik pekerjaan yang melibatkan aktivitas penipuan daring jelas melanggar hukum dan merugikan banyak pihak, baik di Indonesia maupun di negara lain. 

Ia meminta pemerintah memperkuat langkah pencegahan agar tidak ada lagi WNI yang dikirim bekerja secara ilegal ke Kamboja.

"Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada lagi WNI yang dikirim bekerja di Kamboja, apalagi dalam bidang penipuan online. Pemerintah Indonesia juga tidak memiliki perjanjian kerja sama resmi pengiriman pekerja migran dengan pemerintah Kamboja. Jadi, semua perekrutan ke sana jelas ilegal dan berisiko tinggi," tegasnya.

BACA JUGA:Startup ASEAN Mulai Pulih, Indonesia Siap Pimpin Rebound di 2026

BACA JUGA:Bank Raya Hadirkan Fitur 'Uang Saku' Dukung Masyarakat Bijak Kelola Keuangan Sejak Dini

Politisi PKB itu juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dalam penanganan serta pemulangan para korban.

Ia menilai, perlindungan dan edukasi terhadap calon pekerja migran harus diperkuat agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja ke luar negeri tanpa jalur resmi.

"Pemerintah harus hadir dan melindungi warganya. Jangan sampai kasus serupa terus berulang karena lemahnya pengawasan dan minimnya informasi kepada masyarakat," pungkas Soleh.

BACA JUGA:12 Event Jakarta Akhir Pekan 25-26 Oktober 2025, Konser Gratis hingga Pameran

BACA JUGA:Di Tengah Bangkitnya Ekonomi Nasional, Disway Award 2025 Jadi Barometer Penting Brand Awareness

Sumber: