Haji 2026 Dikawal KPK dan Kejagung, Dahnil Anzar Pastikan Tak Ada Lagi Celah Korupsi
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (28/10/2025).-Anisha-
BACA JUGA:Pemerintah Batasi Syarikah Jadi Dua untuk Cegah Kekacauan Haji 2026
Selama ini, proses pengadaan layanan di Arab Saudi sering kali mendapat sorotan karena rawan mark-up biaya, lemahnya kontrak kerja sama, serta dugaan penyalahgunaan wewenang.
Dengan keterlibatan dua lembaga hukum tertinggi di Indonesia, pemerintah berharap seluruh tahapan ibadah haji 2026 berjalan akuntabel, efisien, dan bebas praktik korupsi.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dana jamaah digunakan sesuai tujuan ibadah, bukan diselewengkan,” tegas Dahnil.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
