Dugaan Korupsi Whoosh: KPK Pastikan Penyelidikan Berjalan Profesional, Cari Cukup Bukti

Dugaan Korupsi Whoosh: KPK Pastikan Penyelidikan Berjalan Profesional, Cari Cukup Bukti

Pengumpulan bukti dan keterangan akan dilakukan secara maksimal sehingga masyarakat diminta menunggu.-Istimewa-

Asep tidak menjelaskan lebih rinci sejak kapan penyelidikan dimulai. Ia hanya menyebut proses tersebut dilakukan secara tertutup sebagaimana lazimnya tahap penyelidikan di KPK.

BACA JUGA:Segera Klaim Saldo DANA Gratis Rp406.000 Hari Ini 30 Oktober 2025 Edisi Akhir Bulan, Pakai 3 Cara Mudah Berikut!

BACA JUGA:Refund Konser DAY6 Belum Selesai, Melani Mecimapro Jadi Tersangka Dugaan Penggelapan Dana Investor

Adapun isu tersebut sempat disinggung mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. 

Dalam salah satu unggahan di kanal YouTube-nya, ia mengungkap adanya perbedaan mencolok dalam perhitungan biaya pembangunan kereta cepat per kilometer antara versi Indonesia dan China.

"Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS. Tapi di China sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat kan," ujar Mahfud dalam video tersebut.

Mahfud juga menyoroti beban utang proyek Whoosh yang mencapai sekitar Rp4 triliun pada 2025. 

BACA JUGA:Perkuat Konektivitas Laut Wilayah Timur hingga 3T, ASDP Layani 48 Lintasan Penyeberangan di Kupang-NTT

BACA JUGA:Resmi Jadi Duta Ziswaf Dompet Dhuafa, Sultan Deli XIV Gaungkan Ajakan Sedekah Rutin

Menurut dia, hal itu disebabkan perubahan skema pembiayaan dari tawaran Jepang dengan bunga 0,1 persen ke pinjaman dari China yang semula berbunga 2 persen dan kemudian naik menjadi 3,4 persen akibat pembengkakan biaya (cost overrun).

Meski demikian, biaya pembangunan Whoosh per kilometer yang mencapai Rp780 miliar disebut masih lebih rendah dibandingkan proyek MRT Jakarta yang menelan biaya sekitar Rp1,1 triliun per kilometer.

Kendati begitu, Mahfud tetap mendukung langkah penyelidikan dugaan mark up tersebut dan menilai transparansi diperlukan agar publik mendapat kejelasan soal penggunaan dana proyek.

Selain itu, Mahfud mendukung sikap Menteri Keuangan Purbaya yang menolak beban utang proyek Whoosh ditanggung melalui APBN. 

Ia mendorong pemerintah mengambil kebijakan progresif agar beban utang proyek tidak semakin meningkat.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Close Ads