Wakil Komisi X DPR Dukung Tuntutan Guru Madrasah agar Segera Diangkat Jadi PPPK

Ia pun mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret untuk menciptakan keadilan bagi seluruh guru di Indonesia.

"Kami mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian kepada para guru, termasuk guru-guru madrasah, tanpa membedakan institusi yang membina, apakah Kemendikdasmen atau Kemenag, sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan bagi seluruh pendidik dalam menerima hak-haknya," tegasnya.

Ia menyebut bahwa sebagai solusi jangka panjang, mengusulkan penyatuan sistem dan regulasi pengangkatan serta penyaluran tunjangan bagi semua guru.

"Langkah konkret yang mendesak, menurut kami, adalah penyederhanaan dan penyatuan skema pengangkatan serta penyaluran tunjangan guru di bawah payung regulasi yang inklusif, sehingga diharapkan tidak lagi ada diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak semua guru, karena yang menjadi fokus negara seharusnya adalah kontribusi mereka sebagai pendidik anak-anak bangsa," terangnya.

Perlu diketahui, ribuan guru dari berbagai organisasi pendidikan menggelar demo guru di kawasan Monas dan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis 30 Oktober 2025.

BACA JUGA:Ribuan Guru Madrasah Tuntut Kesetaraan dan Revisi Aturan PPPK

Aksi ini diikuti oleh gabungan organisasi seperti Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN), serta Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI).

Para peserta demo guru datang dari berbagai daerah, mulai dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Riau, hingga Sulawesi Barat. 

Mereka menuntut agar pemerintah membuka kuota lebih luas untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya bagi guru madrasah swasta di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Sumber: