Prabowo-Gibran Dapat 9 Rekomendasi Agar Transisi Energi Berjalan Mulus

JAKARTA, DISWAY.ID -- Setahun setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat rapor penting dalam agenda transisi energi nasional.

Meski beberapa kemajuan dicapai, para pengamat menilai langkah menuju emisi nol bersih masih berjalan lamban dan belum sepenuhnya konsisten dengan komitmen yang disampaikan di forum internasional seperti KTT G20 Brazil 2024 dan COP30 Brazil 2025.

Penilaian tersebut mengemuka dalam Media Briefing Tahunan Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum) di Jakarta, yang diinisiasi oleh enam lembaga riset dan kebijakan energi, termasuk IESR, Climateworks Centre, CPD, IISD, IRID, dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC).

BACA JUGA:Sempat Lamar, Bravy Akui Putus dari Erika Carlina Gegara Selingkuh: 'DM Kangen ke Cewek Lain'

Forum ini menyampaikan hasil evaluasi transisi energi Indonesia selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, sekaligus merilis sembilan rekomendasi kebijakan baru yang dianggap penting untuk memperkuat arah energi bersih nasional.

ETP Forum mencatat, hingga semester pertama 2025, bauran energi terbarukan Indonesia meningkat menjadi 16%, dengan tambahan kapasitas pembangkit energi bersih mencapai 876,5 megawatt (MW) atau naik 15% dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, peningkatan ini dinilai masih jauh dari target Persetujuan Paris, yang menuntut percepatan lebih agresif.

Dari sisi fiskal, pemerintah telah mengalokasikan Rp402,4 triliun dalam APBN 2026 untuk ketahanan energi, di mana sekitar Rp37,5 triliun diperuntukkan bagi pengembangan energi terbarukan.

Meski begitu, sejumlah masalah masih menghantui. Kebijakan subsidi energi yang masih berfokus pada komoditas dinilai memperlemah efisiensi fiskal dan menghambat penyaluran tepat sasaran.

BACA JUGA:NasDem Tetap Dorong Ambang Batas Parlemen 7 Persen, Begini Kata Saan

Sementara itu, penjualan kendaraan listrik mengalami penurunan signifikan setelah insentif fiskal dihapus.

"Secara komitmen, Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Tapi dari sisi implementasi, masih perlu langkah konkret dan keberanian politik agar transisi energi tidak hanya berhenti pada slogan," jelas Senior Policy Advisor Centre for Policy Development, Ruddy Gobel.

Salah satu sorotan utama forum ini adalah reformasi subsidi energi.

ETP Forum menilai pemerintah perlu segera mengalihkan skema subsidi dari berbasis komoditas seperti BBM dan LPG menjadi subsidi langsung berbasis penerima manfaat.

Sumber: