Prabowo-Gibran Dapat 9 Rekomendasi Agar Transisi Energi Berjalan Mulus

Langkah ini diharapkan bisa dijalankan melalui Data Tunggal Subsidi Energi Nasional (DTSEN) agar penyalurannya lebih akurat dan transparan.

Penghematan fiskal dari reformasi tersebut, menurut forum, sebaiknya dialihkan untuk memperluas investasi energi bersih dan membangun jaringan listrik mikro, mini, dan off-grid di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T).

BACA JUGA:Guntur Romli: Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto Mengkhianati Semangat Reformasi

Kebijakan ini, dalam ETP Forum, tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi lokal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang selama ini belum tersentuh layanan listrik modern.

Di sisi kelembagaan, ETP Forum menilai perlunya pemisahan yang tegas antara peran regulator dan operator bisnis energi untuk mendorong transparansi dan meningkatkan kepercayaan investor.

Selain itu, forum mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi di bawah Presiden guna memperkuat koordinasi lintas kementerian dan mencegah tumpang tindih kebijakan.

Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) juga disarankan diperluas ke sektor industri dan transportasi, serta disinkronkan dengan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET) agar pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam investasi hijau.

Untuk mencapai target 100% energi terbarukan pada 2040, ETP Forum mendesak pemerintah memperbarui Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) agar sejalan dengan visi tersebut.

Selain itu, Indonesia perlu mempercepat investasi dalam teknologi bersih, termasuk hidrogen hijau, baterai kendaraan listrik, dan amonia sebagai bahan bakar alternatif masa depan. Evaluasi berkelanjutan terhadap insentif kendaraan listrik juga penting agar industri otomotif nasional tetap kompetitif.

BACA JUGA:Nova Arianto Serahkan Nasib Kepelatihan ke PSSI Usai Bawa Timnas U-17 Menang di Piala Dunia

Aspek sosial dan lingkungan juga menjadi sorotan. Forum menekankan pentingnya penerapan standar ESG (Environmental, Social, Governance) dalam industri hilirisasi mineral kritis seperti nikel dan tembaga, guna mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan manfaat ekonomi sampai ke tingkat lokal.

Lebih jauh, ETP Forum meminta agar kebijakan energi ke depan mengintegrasikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) serta membangun Just Transition Framework yang menjamin perlindungan pekerja dan kelompok rentan yang terdampak perubahan industri energi.

Menutup laporannya, ETP Forum menegaskan bahwa tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran akan menjadi fase krusial untuk memastikan arah reformasi energi tidak kehilangan momentum.

"Koordinasi lintas sektor, reformasi fiskal yang adil, dan konsistensi politik harus dijaga. Tanpa itu, ambisi Indonesia menuju ketahanan energi dan emisi nol bersih akan sulit tercapai," pungkasnya.

Sumber: