DPR: Utamakan Kepentingan Nasional dalam Proyek Geospasial Rp4 T yang Turut Melibatkan Asing

Dengan adanya ketersediaan data tersebut, Pemerintah bisa memastikan potensi sebuah wilayah, baik dari segi sumber daya alam maupun lainnya.

"Jadi tidak menebak-nebak agar itu menjadi suatu wilayah yang memiliki cadangan atau potensi-potensi kekayaan alam yang ada di seluruh kepulauan Indonesia,” ucap politisi Partai Nasdem itu.

Karena itulah, ia mengingatkan BIG agar mencari mitra kerja strategis yang menguntungkan Indonesia, bukan negara lain. “Jangan sampai rahasia sumber daya alam kita diketahui negara lain,” ucapnya.

Proyek ini menjadi perhatian publik karena terkait kedaulatan data Indonesia. Publik khawatir dengan perusahaan asing asal Tiongkok yang menjadi pemenang tender berpotensi mengakses atau menduplikasi data sensitif Indonesia, seperti informasi wilayah mineral, kawasan perbatasan, hingga rute infrastruktur vital, dan kawasan rahasia militer.

Dikritik Pakar Geopolitik

Pakar Geopolitik dan Pertahanan Prof. Connie Rahakundini Bakrie. Connie menegaskan bahwa proyek pemetaan dan data geospasial nasional harus berada sepenuhnya di bawah kendali negara. 

BACA JUGA:Mantap! BNI Raih Penghargaan Leadership AA di Indonesia ESG Leadership Awards 2025

BACA JUGA:4 Perusahaan Cina Ikut Tender Geospasial dan Peta Dasar Indonesia: Ancaman Spionase Mengintai?

Sebab, hal itu merupakan kunci kedaulatan dan pertahanan negara sehingga wajib dikelola seutuhnya oleh pemerintah. 

Connie menilai soal rencana empat perusahaan asal Cina ikut tender untuk menggarap data dasar geospasial di Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi alarm bagi kedaulatan digital Indonesia. 

"Begitu Anda memberikan peta negeri Anda kepada pihak lain, Anda sebenarnya memberikan arah untuk menguasainya,” kata Connie eksklusif kepada Disway.id, Kamis, 13 November 2025.

Pemetaan Geopasial Tak Bisa Sembarangan

Connie yang merupakan Ambassador of Science and Education of the Russian Federation, anggota Valdai Discussion Club, dan Guru Besar Universitas Saint Petersburg, menjelaskan bahwa sistem pemetaan asing berbasis server non-lokal berisiko menyebabkan risiko global.

BACA JUGA:Bhumandala Award 2024, Pemprov DKI Jakarta Raih Medali Emas Berkat Pengintegrasian Data Geospasial

Di antaranya adalah kebocoran data strategis, rahasia militer, sumber energi, dan aset vital nasional. 

"Saya pikir harus segera terwujud pembentukan Kerangka Kedaulatan Geospasial Nasional yang dikendalikan oleh BIG, BRIN, BSSN, dan Kementerian Pertahanan. Sehingga dengan semua data vital tersebut disimpan di server dalam negeri," paparnya. 

Connie juga mengkritisi langkah BIG yang tak mengindahkan aspek keamanan global dan pertahanan negara. Sebab, di era modern ini peperangan tak hanya bisa dimenangkan dengan alutsista canggih, melainkan penguasaan spasial. 

Sumber: