DPR: Utamakan Kepentingan Nasional dalam Proyek Geospasial Rp4 T yang Turut Melibatkan Asing

DPR: Utamakan Kepentingan Nasional dalam Proyek Geospasial Rp4 T yang Turut Melibatkan Asing

Komisi I DPR RI minta Pemerintah menjelaskan proyek Geospasial dan Peta Dasar yang melibatkan 4 perusahaan asal Cina agar mengutamakan kepentingan nasional-Dok. Indonesia Geospasial-

JAKARTA, DISWAY.ID – Rencana proyek Geospasial dan Pemetaan Ulang dengan melibatkan asing masih menjadi perbincangan hangat di parlemen.

Anggota Komisi XII DPR RI Irsan Sosiawan meminta Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk mengutamakan kepentingan nasional terkait pengadaan data dasar geospasial dan peta dasar wilayah. 

BACA JUGA:Connie Kritik Rencana Proyek Pemetaan Libatkan Asing: Kedaulatan Geospasial adalah Jiwa Pertahanan Negara!

BACA JUGA:Apa Itu Siklon Tropis FINA di Laut Arafura? BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Target utama tender ini adalah memproduksi data dasar geospasial skala besar (large-scale) dan base maps untuk wilayah urban dan non-urban di seluruh Indonesia.

"Yang jelas, mestinya memprioritaskan kepentingan nasional ya. Kita sendiri (lokal, red) dulu, nanti partnernya siapa, apakah dari China atau yang lain silahkan, itu terbuka,” papar Irsan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 19 November 2025. 

Terlebih, BIG berencana menggandeng 4 perusahaan asal Cina yang berpotensi memenangkan tender.

Tak tanggung-tanggung, proyek itu siap digarap melalui soft loan Bank Dunia dengan anggaran 238 juta dolar AS, sekitar Rp4 triliun dengan kurs Rp16.500. Proyek ini merupakan bagian dari paket yang lebih besar dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) dengan kode P180860. 

Keempat perusahan asal Cina itu antara lain Asia Air Survey Co., L.td, PT KQ Geo Technologies Co.Ltd, PT Shaanxi Tirain Science & Technology Co.Ltd, dan PT Beijing ZKYS Remote Sensing Information Technology Co.Ltd.

BACA JUGA:Australia Keluarkan Peringatan Penerbangan Pasca Erupsi Semeru

Meski DPR belum mendapat penjelasan hal itu, Parlemen bakal meminta informasi dan paparan lengkap dari BIG. 

“DPR belum menerima informasi tersebut. Kami harap BIG bisa menjelaskannya dalam RDP dengan Komisi XII DPR mengingat urgensi kepentingan Indonesia yang besar dalam proyek ini,” ucap Irsan.

Menurutnya, kepentingan nasional menjadi prioritas utama karena proyek itu memiliki urgensi besar untuk menyediakan data dasar yang akurat bagi perencanaan ruang, pengelolaan wilayah, serta penentuan potensi sumber daya alam.

"Itu menjadi suatu kemaksimalan progres untuk kita mengetahui tata ruang dan segalanya, untuk menjadi data yang konkrit," paparnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads