Menuju OECD, Indonesia Prioritaskan Tiga Sektor Strategis

Airlangga menyebut emerintah juga melaporkan bahwa Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2024, yang menugaskan kementerian-kementerian terkait untuk mempercepat proses aksesi.

Sebagai bagian dari modernisasi birokrasi, Indonesia telah menyiapkan platform digital INA-OECD yang menjadi ruang koordinasi lintas kementerian.

“Platform ini menjadi bukti bahwa Indonesia memanfaatkan sistem digital untuk percepatan transformasi, sejalan dengan arahan Menpan dan Menteri terkait,” ujarnya.

BACA JUGA:Menteri Keuangan AS Bertemu Menko Airlangga Apresiasi Respon Pemerintah RI, Peran di G20 dan Aksesi OECD, Mendorong Proses Negosiasi Tarif dengan USTR

Pemerintah turut memaparkan sejumlah contoh percepatan transformasi di tingkat nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis, yang telah mencapai 44 juta penerima hanya dalam satu tahun pencapaian yang disebut lebih cepat dari banyak negara lain.

“Percepatannya mirip dengan saat Indonesia menangani COVID-19. Reformasi dijalankan secara cepat dan efektif,” ujarnya.

Di bidang tata kelola pemerintahan, KPK melalui Deputi KPK Agus menyatakan kesiapan Indonesia untuk bergabung dalam Konvensi Anti-Bribery Internasional, dengan KPK sebagai leading sector.

BACA JUGA:Menteri Keuangan AS Bertemu Menko Airlangga Apresiasi Respon Pemerintah RI, Peran di G20 dan Aksesi OECD, Mendorong Proses Negosiasi Tarif dengan USTR

Transformasi tata kelola dinilai menjadi salah satu aspek krusial dalam proses aksesi OECD karena menyangkut kredibilitas dan standardisasi internasional.

Airlangga menegaskan bahwa seluruh proses aksesi dilakukan secara transparan dan terbuka, termasuk dalam memberikan informasi kepada publik dan media massa.

“Karena tujuannya adalah kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Dan hari ini kami juga menyampaikan dan memperlihatkan kepada OECD bahwa proses yang Indonesia lakukan adalah transparan dan terbuka," tutupnya.

Sumber: