Menlu Venezuela Kecam Serangan Amerika ke Negaranya, Ini Perang Kolonial!

JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil, mengecam serangan Amerika Serikat sebagai upaya memaksakan perang kolonial terhadap republik dan perubahan rezim di negara Amerika Selatan itu.

"Upaya memaksakan perang kolonial untuk menghancurkan bentuk pemerintahan republik dan memaksakan 'perubahan rezim', dengan bersekutu bersama oligarki fasis, akan gagal sebagaimana semua upaya sebelumnya telah gagal," kata Gil dalam pernyataannya, Sabtu 3 Januari 2026.

BACA JUGA:Heboh Warga Garut Diintimidasi Keluarga Kades Imbas Kritik Dana Desa, Dedi Mulyadi Minta Bupati Turun Tangan!

BACA JUGA:Rahasia Kemenangan Persija, Bungkam Persijap 2-0 di GBK

Ia juga menyebut serangan itu sebagai "pelanggaran terang-terangan" terhadap Piagam PBB sehingga mengancam perdamaian dan stabilitas internasional.

"Republik Bolivarian Venezuela menolak, mengecam, dan mengadukan kepada komunitas internasional agresi militer sangat serius yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat saat ini terhadap wilayah dan penduduk Venezuela," tegas Gil.

Ia mengatakan serangan tersebut menargetkan lokasi sipil dan militer di ibu kota Caracas serta negara bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira.

BACA JUGA:Batas Hate Speech dan Kritik Makin Mengabur, Pakar Tekankan Pentingnya Edukasi dan Penegakan

BACA JUGA:Kabar Duka, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Prof Dr KH Amal Fathullah Wafat

"Agresi semacam ini mengancam perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya di Amerika Latin dan Karibia, serta menempatkan nyawa jutaan orang dalam risiko serius," tegasnya lagi.

Menurut Gil, tujuan serangan AS itu adalah merebut sumber daya strategis Venezuela, khususnya minyak dan mineral, serta merusak kemandirian politik negara tersebut.

"Mereka tidak akan berhasil," katanya.

Gil menambahkan bahwa Presiden Nicolas Maduro telah menandatangani dekret yang menetapkan Status Gangguan Eksternal di seluruh wilayah Venezuela guna melindungi warga negara dan memastikan lembaga negara tetap berfungsi.

BACA JUGA:Pakar Hukum: Indonesia Perlu Tegaskan Batas Kritik dan Hate Speech di Tengah Krisis Bencana

Sumber: