Tidak Ada Perlakuan Istimewa bagi Peserta Diklat PPIH, Muftiono: Bagian dari Seleksi

JAKARTA, DISWAY.ID - Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi akan segera berakhir pada 30 Januari 2026. 

Wakil Ketua Diklat PPIH Arab Saudi, Kolonel (Purn) Muftiono, menegaskan bahwa seluruh peserta diklat PPIH sejak awal telah dididik dan diminta untuk menjunjung tinggi disiplin, kesiapan fisik dan mental, kemampuan fikih haji dan bahasa Arab, serta kompetensi sesuai bidang layanan masing-masing.

Muftiono juga menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah tidak memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun yang mengikuti diklat. Menurutnya, perlakuan khusus justru akan merusak soliditas dan solidaritas tim.

BACA JUGA:Bocoran Pengganti Wamenkeu Diungkap Istana: Harus Diisi oleh Orang yang Pantas

BACA JUGA:Purbaya Buka Peluang Gunakan APBN, Bayar Iuran Rp16,7 Triliun untuk Dewan Perdamaian Bentukan Donald Trump

“Sejak hari pertama telah kami sampaikan bahwa diklat ini merupakan bagian dari proses seleksi. Mengikuti diklat tidak serta-merta menjadikan seseorang diangkat sebagai petugas haji,” ujar Muftiono di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Pengelolaan diklat PPIH Arab Saudi, lanjut Muftiono, dilakukan oleh tim profesional yang terdiri dari unsur Kementerian Haji dan Umrah, TNI, dan Polri, dengan penerapan disiplin tinggi. 

Tidak ada toleransi terhadap kelalaian dan ketidakdisiplinan, mengingat para peserta diklat nantinya akan menjadi ujung tombak pelayanan kepada jemaah haji di Arab Saudi.

Oleh karena itu, seluruh rangkaian pelatihan, sejak hari pertama hingga hari terakhir, wajib diikuti secara penuh dan serius tanpa pengecualian. Peserta yang tidak mampu mengikuti agenda pelatihan secara lengkap dinyatakan dikeluarkan dari diklat. 

BACA JUGA:Kunjungan ke PNM, Gubernur Maluku Utara Bagikan Inspirasi Perjuangan Perempuan

BACA JUGA:Ressa Ceritakan Kesaksian Sopir Pembawa Bayi Denada dari Jakarta ke Banyuwangi, 10 Hari Usai Melahirkan saat SMA

Hal yang sama berlaku bagi peserta yang tidak jujur, termasuk dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan (MCU) maupun persyaratan lainnya.

“Kebijakan ini kami terapkan untuk memastikan bahwa petugas yang dilahirkan dari diklat ini memiliki kemampuan prima serta komitmen tinggi untuk melayani jemaah haji Indonesia, bukan petugas yang  berniat ‘nebeng’ berhaji,” tegas Muftiono. 

 

Sumber: