Relokasi Longsor Cisarua, Disiapkan 4 Hektare Lahan untuk Huntap

BANDUNG BARAT, DISWAY.ID– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat bergerak cepat menyiapkan skema relokasi bagi warga terdampak bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua.

Lahan seluas sekitar 4 hektare kini tengah disiapkan untuk pembangunan hunian tetap (huntap).

Langkah ini diambil guna menampung warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, tertimbun material longsor, maupun mereka yang tinggal di zona rawan bencana demi menghindari adanya korban jiwa di masa mendatang.

BACA JUGA:Pemerintah Imbau Perusahaan Terapkan WFA pada 16-17 dan 25–27 Maret 2026

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bandung Barat, Anni Roslianti, menjelaskan bahwa proyeksi pembangunan mencakup 130 unit rumah.

Relokasi ini diprioritaskan bagi warga di zona merah dan zona kuning yang secara geografis sudah tidak aman untuk ditempati.

“Relokasi bukan hanya untuk yang rumahnya tertimbun, tetapi juga bangunan yang posisinya sudah sangat berisiko. Potensi longsor susulan masih besar, maka keselamatan warga adalah prioritas utama,” tegas Anni, Selasa (10/2/2026).

Terkait ketersediaan lahan, Pemkab mempertimbangkan penggunaan tanah kas desa melalui mekanisme ruislag atau tukar guling. Namun, Anni menekankan proses ini memerlukan waktu karena harus melalui koordinasi lintas sektoral dan persetujuan sesuai regulasi.

Untuk menjamin keamanan lokasi baru, Pemkab Bandung Barat akan menggandeng Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

BACA JUGA:BPDP: Hasil Sawit Indonesia Kalah Efisien Dibanding Malaysia, Padahal Lahan Lebih Luas

Kajian teknis diperlukan agar lokasi huntap yang dipilih benar-benar bebas dari ancaman bencana di masa depan.

“Kami tidak ingin membangun di lokasi yang berisiko lagi. Harus ada rekomendasi dari Geologi agar huntap layak untuk jangka panjang,” tambah Anni.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Barat, Ade Zakir Hasyim, menyatakan bahwa fokus pemerintah akan segera bergeser ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi setelah masa tanggap darurat berakhir.

“Pemulihan tidak hanya fisik, tapi juga mencakup infrastruktur sekolah dan fasilitas umum agar layanan publik serta kegiatan pendidikan kembali normal,” jelas Ade Zakir.

Sumber: