Masuk Board of Peace, Indonesia Tegaskan Tetap Dukung Solusi Dua Negara

JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan bahwa kehadiran Indonesia dalam Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai bentuk normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun maupun legitimasi terhadap kebijakan negara tertentu.

Jubir I Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan.

"Kehadiran Indonesia di Board of Peace tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB 2803," kata Yvonne kepada wartawan, Kamis, 12 Februari 2026.

BACA JUGA:Prabowo Diundang Donald Trump ke Rapat Board of Peace di AS 19 Februari 2026

Ia menjelaskan keanggotaan negara mana pun dalam Board of Peace tidak mengubah posisi prinsip tersebut.

Menurutnya, di Board of Peace maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara.

"Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian," imbuhnya.

BACA JUGA:Indonesia Bayar Iuran Rp16,9 Triliun ke Board of Peace Jadi Polemik, Ini Kata Hasan Wirajuda

Yvonne menekankan bahwa Indonesia akan memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace untuk mendorong terwujudnya solusi dua negara.

"Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina serta mendorong terwujudnya solusi dua negara," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendatangi rapat perdana dewan perdamaian atau board of peace (BoP) pada 19 Februari 2026 mendatang.

BACA JUGA:Dino Patti Djalal: Tak Ada Opsi Lain Selain Board of Peace, Langkah Prabowo Realistis

Selain itu, kata Airlangga, Prabowo juga akan menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau perundingan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

"Disampaikan bahwa Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19, dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Rabu, 11 Februari 2026.

Sumber: