Tata Kelola Keuangan Haji Lebih Modern dan Transparan, Ini Strategi Kemenhaj

“Lembaga pengelola keuangan haji tidak berada dalam domain penyelenggaraan haji. Tugasnya adalah mengelola dana secara profesional dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah,” tegasnya.

BACA JUGA:Lebih dari 390 Ribu Pelanggan Manfaatkan Program Electrifying Agriculture dan Marine PLN

BACA JUGA:Jaga Dokumen Negara, ATR/BPN Percepat Pemulihan Arsip Pertanahan Pascabencana

Untuk memastikan kinerja yang terukur, Dahnil mengusulkan mekanisme kontrak kinerja tahunan antara Menhaj dan lembaga pengelola keuangan haji, yang mencakup target nilai manfaat, batas toleransi risiko, indikator kinerja utama, serta standar tata kelola. 

Biaya operasional lembaga juga akan diselaraskan dengan capaian kinerja berbasis persentase nilai manfaat.

Dalam aspek nilai manfaat, penggunaannya dilakukan melalui mekanisme persetujuan DPR sesuai fungsi pengawasan dan penganggaran.

Nilai manfaat tersebut dapat dimanfaatkan untuk subsidi atau rasionalisasi BPIH, peningkatan kualitas layanan haji, serta kemaslahatan umat.

Selain itu, lembaga pengelola keuangan haji diberikan fleksibilitas investasi lintas sektor, tidak terbatas pada sektor haji, dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, stabilitas imbal hasil, kepatuhan syariah, dan kontribusi nyata bagi kemaslahatan.

BACA JUGA:HORE! Cek Jadwal WFA Lebaran 2026 Bagi ASN dan Pegawai Swasta, Bisa Mudik 2 Minggu Lho!

BACA JUGA:Menuju Pemilu 2029, Bahlil Nyatakan Siap Nyaleg dari Tanah Papua

“Tujuan kita adalah optimalisasi dana jangka panjang secara profesional, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh jemaah dan umat,” ujar Dahnil.

Wamenhaj menutup paparannya dengan menegaskan bahwa penyesuaian UU Nomor 34 Tahun 2014 terhadap UU Nomor 14 Tahun 2025 dapat memperkuat sistem haji nasional dan menjadi model pengelolaan keuangan haji yang modern, transparan, dan berkelanjutan dalam memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan haji. 

Sumber: