Pemprov DKI Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan yang Langgar Aturan THR 2026

JAKARTA, DISWAY.ID -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengancam akan mencabut izin usaha bagi perusahaan yang melanggar ketetapan aturan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Seperti diketahui, pemerintah pusat telah resmi mengumuman aturan THR dan Bonus Hari Raya (BHR).

Dalam aturan tersebut, pencairan THR untuk karyawan swasta wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil, paling lambat H-7 Lebaran.

BACA JUGA:Ermanto Usman Dikenal sebagai Aktivis yang Vokal Membela Serikat Pekerja, Tewas dalam Perampokan di Bekasi

BACA JUGA:Anak Ermanto Usman Sempat Dengar Rintihan Kesakitan Sebelum Temukan Ayah dan Ibunya Terkapar, Brankas Aman

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov DKI akan menjalankan secara penuh apa yang sudah diputuskan pemerintah pusat.

"Intinya apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, kami akan menjalankan sepenuhnya," kata Pramono di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 4 Maret 2026.

Sementara, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, bagi perusahaan yang melanggar aturan THR akan dikenakan sanksi secara berjenjang.

"(Pelanggar THR) disanksi administratif secara bertahap," kata Suharini saat dikonfirmasi Disway.id pada Rabu, 4 Maret 2026.

Untuk tahap awal, perusahaan pelanggar aturan THR akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis.

BACA JUGA:ASN DKI Masih Nekat Naik Kendaraan Pribadi Hari Rabu, Pramono: Tindak Siapa Pun yang Melanggar!

BACA JUGA:Pramono Laporkan Kinerja Setahun ke Para Mantan Gubernur DKI: Monorel-Sumber Waras Sudah Beres

Jika teguran tersebut tidak diindahkan, sanksi berikutnya adalah pembatasan kegiatan usaha, lalu penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan terakhir pembekuan kegiatan usaha.

"Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (TKTE) memberikan teguran tertulis kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran setelah itu Dinas TKTE akan memberikan rekomendasi kepada Dinas PM-PTSP untuk mengenakan sanksi administrasi lainnya," kata Suharini.

Sumber: