Kelola Sawit Lebih Efektif, Prasasti Usulkan Orkestrasi Kebijakan Antar-Lembaga

JAKARTA, DISWAY.ID-- Lembaga riset Prasasti Center for Policy Studies menilai tantangan utama industri kelapa sawit nasional tidak lagi semata berada pada aspek teknis produksi, melainkan pada tata kelola kebijakan yang masih terfragmentasi dan belum terorkestrasi secara efektif.

Research Director Prasasti Gundy Cahyadi menyoroti bahwa sepanjang rantai nilai industri sawit, mulai dari perizinan lahan, produksi, pengolahan, hingga perdagangan, terdapat lebih dari 18 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengaturan. 

BACA JUGA:IHSG Mulai Bangkit, Pergerakan Saham Rebound Kembali Hijau Siang Ini

BACA JUGA:Manchester United Habiskan Rp4,5 Triliun Rekrut Bruno Guimaraes dan Bradley Barcola

“Untuk setiap tahapan dalam rantai nilai sawit, pelaku harus berhadapan dengan institusi, regulasi, dan proses birokrasi yang berbeda-beda,” ujar Gundy. Fragmentasi ini menjadi hambatan utama dalam mendorong produktivitas dan efektivitas kebijakan

Menurutnya, persoalan tersebut mencerminkan tantangan orkestrasi kebijakan yang lebih luas di Indonesia. 

Namun, karena kontribusi sawit yang besar terhadap perekonomian nasional, dampak dari fragmentasi kebijakan menjadi jauh lebih signifikan di sektor ini.

Pandangan tersebut diperkuat oleh pakar agribisnis dan pertanian Tungkot Sipayung, yang menilai bahwa persoalan tata kelola telah mengunci berbagai upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi sawit. 

BACA JUGA:Kapan Malam Ganjil 10 Hari Terakhir Ramadhan 2026? Cek Tanggalannya di Sini

BACA JUGA:7 Lokasi Rawan Macet saat Mudik Lebaran 2026 Jalur Tol Trans Jawa, Pemudik Awas Terjebak!

“Huluisasi dan hilirisasi bisa berjalan, tapi tidak mencapai sasaran. Terlalu banyak yang mengatur akhirnya tidak teratur, over regulated,” ujar Tungkot.

Ia menambahkan bahwa ketidaksinkronan kebijakan di masa lalu turut memicu berbagai persoalan struktural, termasuk tumpang tindih kawasan dan terhambatnya program peremajaan sawit rakyat. 

Kondisi ini, menurutnya, mempertegas urgensi perbaikan tata kelola yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.

Diskusi industri sawit bertajuk “Reshaping Indonesia’s Palm Oil Foundations in an Era of Climate Risk and New Governance Standards” yang digelar di Jakarta, Kamis (5/2/2026).-Istimewa-

Sumber: