Kelola Sawit Lebih Efektif, Prasasti Usulkan Orkestrasi Kebijakan Antar-Lembaga

Dari sisi implementasi kebijakan, Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Lupi Hartono menilai fragmentasi regulasi berdampak langsung pada pelaksanaan program peningkatan produktivitas di tingkat pekebun.

“Peremajaan sawit rakyat menjadi prioritas kami karena produktivitas kebun petani sudah menurun. Namun, realisasinya masih terkendala persoalan legalitas lahan dan perizinan,” ujar Lupi.

Menurutnya, meskipun skema pembiayaan dan dukungan teknis telah disiapkan, percepatan program akan sulit dicapai tanpa penyederhanaan dan penyelarasan kebijakan antarinstansi. 

BACA JUGA:Daftar Rute Diskon Tarif Tol Lebaran 2026 Lengkap Jam Berlakunya, Pemudik Sikat Cuma 4 Hari

BACA JUGA:DPR Pelajari Aturan Pembatasan Media Sosial Anak dari Australia dan Denmark

Hal ini menunjukkan bahwa tantangan produktivitas tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Frans BM Dabukke menegaskan bahwa isu sinkronisasi kebijakan telah menjadi perhatian dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, mulai dari RPJPN hingga RPJMN.

“Dari sisi teknologi dan benih, kita sebenarnya tidak tertinggal. Tantangannya ada pada implementasi di tingkat pekebun,” ujar Frans. Tantangannya adalah bagaimana kebijakan lintas kementerian dan lembaga dapat diselaraskan agar implementasinya efektif di tingkat pekebun dan industri.

Ia menambahkan bahwa penguatan ekosistem industrialisasi sawit ke depan harus mencakup pembenahan kelembagaan dan tata kelola agar agenda peningkatan nilai tambah dapat berjalan seiring dengan target produktivitas dan keberlanjutan.

Prasasti menilai, dorongan terhadap orkestrasi kebijakan bukan dimaksudkan untuk menambah regulasi baru, melainkan menyederhanakan dan menyelaraskan kebijakan yang telah ada.

Dengan tata kelola yang lebih terkoordinasi, sektor sawit diharapkan mampu berkontribusi lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan target pembangunan jangka panjang.

Sumber: