Kolaborasi Pusat-Daerah, Gus Ipul dan Gubernur NTB Bahas Pemutakhiran Data Tunggal

BACA JUGA:218 Jembatan Rampung Dibangun, Prabowo: Tidur Lega Anak Desa Tak Perlu Menyeberangi Sungai Lagi

Dalam paparannya, Gus Ipul juga menjelaskan bahwa instrumen pengumpulan data telah distandardisasi oleh Badan Pusat Statistik, dengan puluhan variabel kesejahteraan yang menjadi dasar pengukuran. 

Data tersebut kemudian divalidasi dan dimonitor secara berkala agar akurasinya terus meningkat.

Ia mengakui bahwa proses penyempurnaan data masih berjalan. Berdasarkan pemetaan awal DTSEN, masih terdapat sebagian penduduk pada desil kesejahteraan terendah yang belum menerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK), sementara sebagian penerima bantuan justru berasal dari kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi.

BACA JUGA:IHSG Sesi II Ditutup Merosot, Analis Sebut Dampak Geopolitik Jadi Biang Kerok

BACA JUGA:Update Longsor di Bantargebang, Satu Korban Lagi yang Tertimbun Sampah Ditemukan

“Ini bukan kesalahan siapa-siapa. Ini konsekuensi dari data yang dinamis dan memang harus terus kita perbaiki. Prinsipnya, bantuan negara harus diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, bukan kepada yang paling dulu tercatat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan perkembangan mekanisme pengaktifan kembali peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Dari sekitar 11 juta peserta yang sebelumnya dinonaktifkan, sekitar 869 ribu peserta telah kembali aktif melalui berbagai skema, antara lain reaktivasi PBI-JK, peralihan ke skema pembiayaan pemerintah daerah, perusahaan, maupun peserta mandiri.

BACA JUGA:Purnawirawan Polri pun Heran Kenapa Polisi Hobi Tersangkakan Korban

BACA JUGA:Alhamdulillah, Dana BOS Madrasah Rp4,5 Triliun Mulai Cair Hari Ini, Bisa Dipakai Bayar Guru Non-ASN

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik upaya digitalisasi dan integrasi data yang dilakukan pemerintah pusat.

“Digitalisasi ini penting agar data bisa terintegrasi dengan berbagai sistem yang lain. Dulu belum ada pengintegrasian sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB juga secara rutin melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan setiap tahun melalui pendamping di lapangan.

“Kami melakukan orkestrasi agar seluruh pihak, baik instansi pemerintah maupun lembaga seperti kampus, memiliki satu data yang sama dalam proses pemadanan,” kata Iqbal.

Selain perbaikan data, Pemprov NTB juga memperkuat intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga. Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha produktif seperti ayam petelur maupun usaha pertanian skala rumah tangga.

Sumber: