Pemerintah Kaji Pemotongan Gaji DPR untuk Efisiensi di Tengah Dinamika Global

Pemerintah Kaji Pemotongan Gaji DPR untuk Efisiensi di Tengah Dinamika Global

Pemerintah melakukan penghematan dengan mengurangi gaji anggota kabinet dan DPR, memangkas penggunaan BBM pada kendaraan pemerintah, membatasi penggunaan kendaraan dinas, serta menghentikan sejumlah belanja pemerintah-Disway/Anisha Aprilia -

JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintah tengah mengkaji wacana pemotongan gaji anggota DPR RI sebagai upaya penghematan anggaran di tengah dinamika global.

"Sedang kita detilkan kajiannya," kata Mensesneg Prasetyo Hadi, Selasa, 17 Maret 2026.

BACA JUGA:Komnas HAM Tetapkan Aktivis KontraS Andrie Yunus Sebagai Pembela HAM, Negara Wajib Pasang Badan!

BACA JUGA:Krisis Selat Hormuz Bayangi Ketahanan Fiskal Indonesia, Ekonom Sebut Biaya Energi Bakal Membengkak

Meski demikian, ia meminta masyarakat tak perlu khawatir sebab stok BBM aman. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Dirut Pertamina Simon Aloysius.

"Apapun yang terjadi meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM kita tidak perlu khawatir karena itu stok aman yang kemudian disampaikan Menteri ESDM, Dirut Pertamina. Stok cadangan kita Sekian hari itu bukan berarti setelah Itu habis minyaknya Itu kan mekanisme yang storage," ujar dia.

"Penyimpanan yang begitu kosong tidak diisi lagi, begitu kosong diisi lagi. Nah namun tentunya Kita harus menjadikan Ini menjadi sebuah pelajaran," sambungnya.

Oleh karena itu, sebagai langkah efisiensi, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk membatasi pemakaian kendaraan dinas.

BACA JUGA:Marc Klok Sambut Hangat Kembalinya Elkan Baggott ke Skuad Garuda

BACA JUGA:BI Tahan Suku Bunga di 4,75%, Sinyal Bahaya dari Konflik Timur Tengah

"Untuk mengefisienkan diri, Bapak Presiden kemarin Sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah mengimbau kepada kita semua yang tentunya manti dimulai dari kepala Pemerintah Kementerian lembaga bnyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM misalnya bagaimana kita migrasi ke transportasi publik bagaimana mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai langkah antisipasi dampak krisis global. Selain itu, juga sebagai upaya mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Presiden mencontohkan sejumlah langkah penghematan yang dilakukan negara lain, seperti Pakistan. 

Negara tersebut menerapkan langkah yang dianggap sebagai langkah kritis, antara lain penerapan kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah dan swasta hingga 50 persen serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber: