Arus Mudik Usai, DPRD Kota Bekasi Soroti Fenomena Urbanisasi

JAKARTA, DISWAY.ID -- DPRD Kota Bekasi menyoroti pentingnya langkah antisipatif dari Pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi arus pendatang paska lebaran.

Tanpa pengelolaan yang baik, peningkatan jumlah penduduk dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, hingga potensi kriminalitas.

DPRD Kota Bekasi menilai bahwa fenomena ini merupakan siklus tahunan yang membutuhkan kebijakan jangka panjang, bukan sekadar penanganan sementara.

BACA JUGA:DPRD Kota Bekasi Soroti Wacana WFH Guna Efisiensi Energi

BACA JUGA:Operasi Senyap di Bali: Bos Narkoba asal Inggris Ditangkap di Bandara Ngurah Rai

Perencanaan tata kota, pemerataan pembangunan, serta penciptaan lapangan kerja menjadi kunci dalam mengatasi dampak urbanisasi.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, mengingatkan bahwa lonjakan pendatang tanpa persiapan yang matang dapat meningkatkan risiko pengangguran hingga berbagai masalah sosial di wilayah perkotaan.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini oleh pemerintah daerah hingga tingkat lingkungan seperti RT dan RW.

“Kalau hanya bermodal nekat, dikhawatirkan akan memicu persoalan sosial baru,” ungkap Ahmadi.

Ahmadi menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama yang kerap muncul dari fenomena ini adalah meningkatnya jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di Kota Bekasi.

BACA JUGA:DPRD Kota Bekasi Soroti Persiapan Venue Porprov 2026

BACA JUGA:DPRD Kota Bekasi Soroti Alih Fungsi Kios Pasar Bintara Jadi Kafe

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu masalah lain seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, hingga meningkatnya angka kriminalitas jika tidak dikelola dengan baik.

Ahmadi menegaskan pentingnya kesiapan pendatang sebelum memutuskan datang ke Bekasi, terutama dalam hal keterampilan kerja dan kelengkapan administrasi kependudukan.

Sumber: