Pendidikan Tinggi dan Logika Pasar

Perdebatan tentang pendidikan dan pengangguran sering pula melahirkan diagnosis yang kurang tepat.

Ketika angka pengangguran sarjana meningkat, kampus kerap menjadi pihak pertama yang disalahkan.

Program studi dianggap terlalu banyak. Kurikulum dinilai tidak relevan. Perguruan tinggi dipandang gagal membaca kebutuhan pasar.

Padahal persoalan ketenagakerjaan jauh lebih kompleks daripada sekadar hubungan antara kampus dan dunia kerja.

Data memperlihatkan bahwa pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan masih cukup tinggi pada lulusan SMA sebesar 28 persen dan SMK 22,35 persen (Kompas, 10/5/2026).

Lulusan diploma dan sarjana memang turut menghadapi tantangan penyerapan kerja, tetapi persoalannya tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi nasional secara keseluruhan.

BACA JUGA:Negara dan Pesantren

Masalah utama Indonesia bukan semata pada jumlah lulusan perguruan tinggi, melainkan keterbatasan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Industrialisasi nasional belum cukup kuat menyerap tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar. Banyak daerah masih bertumpu pada sektor informal dengan produktivitas rendah.

Investasi riset dan inovasi nasional juga belum berkembang optimal.

Dalam situasi seperti itu, menutup atau mengurangi program studi tertentu belum tentu menyelesaikan persoalan.

Pengangguran tidak otomatis turun hanya karena beberapa bidang ilmu dianggap tidak relevan dengan pasar.

Persoalan ini memperlihatkan kecenderungan untuk meletakkan seluruh beban pembangunan ekonomi kepada lembaga pendidikan.

Kampus seolah dituntut menyelesaikan persoalan struktural ekonomi nasional yang sebenarnya berada di luar kapasitas pendidikan itu sendiri.

Hubungan pendidikan dan pasar kerja semestinya dipahami secara lebih seimbang. Pendidikan memang perlu relevan dengan perkembangan zaman.

Sumber: