Pendidikan Tinggi dan Logika Pasar
Ahmad Tholabi Kharlie (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Anggota Dewan Pendidikan Tinggi)-Istimewa-
Data Februari 2026 menunjukkan sektor pertanian menyerap 28,78 persen tenaga kerja, perdagangan 17,95 persen, dan industri 13,57 persen.
Sektor pendidikan hanya menyerap sekitar 5 persen tenaga kerja nasional.
(Kompas, 10/5/2026) Data tersebut memperlihatkan adanya jarak antara struktur pendidikan tinggi dan struktur ekonomi nasional yang belum sepenuhnya berbasis pengetahuan.
BACA JUGA:Hardiknas 2026: Partisipasi Semesta dan Tantangan Mewujudkan SDM Unggul
Dalam situasi seperti ini, pendidikan memang tidak dapat berjalan di ruang hampa.
Kampus perlu membaca arah perubahan zaman. Kurikulum yang terlalu statis hanya akan menghasilkan lulusan yang kesulitan beradaptasi dengan realitas sosial dan ekonomi yang terus bergerak.
Persoalannya, perdebatan mengenai relevansi pendidikan sering berkembang terlalu jauh hingga menempatkan kampus semata sebagai pemasok tenaga kerja.
Pendidikan kemudian diukur terutama dari tingkat serapan lulusan di pasar kerja. Program studi dianggap baik apabila cepat menghasilkan pekerjaan.
Bidang ilmu yang tidak memiliki hubungan langsung dengan industri sering dipandang kurang relevan.
BACA JUGA:Partisipasi Semesta, atau Sekadar Slogan Semesta?
Fungsi Kampus
Universitas sejak awal tidak pernah lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Kampus merupakan ruang pengembangan ilmu pengetahuan, pembentukan nalar kritis, pematangan kebudayaan, sekaligus tempat lahirnya gagasan-gagasan besar tentang kemanusiaan.
Ilmu-ilmu humaniora, filsafat, agama, sastra, sejarah, hingga ilmu dasar sering kali tidak memiliki hubungan linear dengan kebutuhan industri jangka pendek.
Bidang-bidang ilmu tersebut justru membentuk fondasi moral dan intelektual sebuah bangsa.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: