PB PORDI Kritik Hasil Rakernas KONI 2026, ORADO Jadi Sorotan

JAKARTA, DISWAY.ID - Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI) melayangkan protes keras kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setelah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) KONI.

Ketua Umum PB PORDI, Andi Jamaro Dulung, menilai organisasinya mendapat perlakuan diskriminatif dalam proses pengajuan sebagai cabang olahraga prestasi di bawah naungan KONI. Bahkan, PB PORDI membuka peluang membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.

“Kami pastinya akan rapat dulu dengan pimpinan. Yang jelas, langkah yang akan kami lakukan adalah langkah hukum untuk menilai apakah tindakan KONI Pusat ini benar atau tidak. Kami akan serahkan ke pengadilan,” ujar Andi Jamaro Dulung saat konferensi pers di Sekretariat PB PORDI, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

PB PORDI Soroti Proses Pengajuan Keanggotaan KONI

Polemik ini bermula ketika PB PORDI merasa tidak diberikan ruang yang adil dalam forum Rakernas KONI, meski mengklaim telah memenuhi hampir seluruh persyaratan administrasi sesuai AD/ART KONI.

Menurut Andi Jamaro Dulung, hanya ada satu syarat yang belum dapat dipenuhi, yakni keberadaan federasi internasional domino yang hingga saat ini dianggap belum memiliki kejelasan.

Meski demikian, PB PORDI mengaku tetap berupaya membangun legitimasi internasional dengan menggelar turnamen domino internasional yang diikuti delapan negara.

“Seluruh persyaratan yang dicantumkan di AD/ART KONI telah kami penuhi kecuali satu yakni International Federation Domino Association yang belum kami penuhi karena wujud federasi ini kami tidak ketahui,” katanya.

“Olehnya kami melaksanakan kejuaraan internasional yang dihadiri delapan negara dengan harapan menjadi embrio terciptanya organisasi internasional,” lanjutnya.

ORADO Jadi Sorotan PB PORDI

PB PORDI juga mempertanyakan keputusan KONI yang dinilai lebih memberikan ruang kepada organisasi lain bernama ORADO.

Menurut Andi Jamaro Dulung, organisasi tersebut justru belum memenuhi persyaratan minimal penyelenggaraan event nasional sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan organisasi olahraga.

“Tapi KONI tampaknya mengabaikan. Bahkan ORADO yang kegiatan nasionalnya baru satu kali, padahal syaratnya minimal dua kali dan diikuti 10 provinsi, malah itu yang diterima oleh KONI,” ujarnya.

Ia menilai keputusan tersebut memperlihatkan adanya perlakuan tidak adil terhadap PB PORDI yang telah menjalani proses administrasi selama bertahun-tahun.

“Saya kira dengan demikian kelihatan betul bahwa ada diskriminasi yang dilakukan oleh KONI,” tegas Andi Jamaro Dulung.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi merusak iklim olahraga nasional apabila tidak disikapi secara objektif dan transparan.

Sumber: