Serahkan LHP LK 2025, BPK Ingatkan 4 Kementerian WTP Bukan Tujuan Akhir

JAKARTA, DISWAY.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 kepada empat kementerian/lembaga (K/L) di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa 4 Agustus 2026.

Keempat instansi tersebut yakni, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Karantina Indonesia (Barantin) berhasil mempertahankan gelar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Plt. Anggota IV BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan, audit keuangan bukan sekadar ajang meraih predikat WTP.

BACA JUGA:Jelang HUT RI ke-81, Ahmad Sahroni Minta Publik Tak Terpancing Isu Kerusuhan

"Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus memperkuat kelemahan dan kekurangan sehingga tata kelola pemerintahan menjadi semakin efisien, efektif dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,"katanya.

Ia menjelaskan, bentuk tata kelola tersebut tercermin dalam prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Dimana sumber daya Kementerian dan Lembaga, mulai dari keuangan Negara, SDM, aset, kebijakan, maupun sumber daya lainnya harusnya mampu memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.

"Peningkatan kualitas hidup serta keterjaminan masa depan generasi mendatang harus jadi prioritas, tanpa mengesampingkan prinsip tata kelola yang akuntabel," ujarnya.

BACA JUGA:Isu Pergantian Kapolri Menguat, Kepala Bappisus: Semua Jabatan Pasti Berganti, Tunggu Keputusan Presiden

Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya transformasi menuju Government 5.0, yaitu model pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), untuk analisis data, dan kolaborasi lintas sektor yang berpusat pada masyarakat, lingkungan dan keberkelanjutan. 

"Kedua model tersebut diyakini dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan pengambilan kebijakan," ujarnya.

Namun, Ia juga mencatat paling tidak terdapat enam tantangan dalam perjalanan mewujudkan Governmnet 5.0.

Yaitu, belum meratanya kematangan transformasi digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta Artificial Intelligence, integritas tata Kelola yang masih rendah, kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan dan isu keamanan siber dan kolaborasi. 

BACA JUGA:Prabowo Perintahkan Bahlil dan PLN Percepat Atasi Pemadaman Listrik di Kalimantan, Ini Penyebabnya

Sumber: