Program 3 Juta Rumah Digenjot, Kementerian PKP Kantongi WTP dan Janji Perkuat Antikorupsi

JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di tengah upaya pemerintah menggenjot Program 3 Juta Rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara menyebut capaian tersebut menjadi pemacu bagi seluruh jajarannya untuk memperkuat tata kelola, transparansi, serta budaya antikorupsi demi memastikan program perumahan berjalan semakin efektif dan tepat sasaran.

"Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa mendapatkan wajar tanpa pengecualian," kata Ara di Gedung BPK RI, Selasa, 4 Agustus 2026.

BACA JUGA:Hunian Tetap Pascabencana Dikebut hingga 2027, Kementerian PKP Target Bangun 25.606 Unit

Ara pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian PKP yang telah bekerja keras hingga mampu meraih opini WTP, meski kementerian tersebut baru dibentuk. 

Menurut dia, capaian tersebut juga tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, BUMN, hingga perbankan.

Ia mengatakan, raihan tersebut harus menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran untuk bekerja lebih baik sekaligus menjaga kepercayaan publik.

BACA JUGA:Mensos dan Menteri PKP Sepakat Akselerasi Renovasi Rumah Siswa Sekolah Rakyat

"Kami mohon doanya semoga ini juga menjadi pemicu, tambah semangat, ke depan lebih hati-hati lagi, dan selalu menjaga integritas, menjaga kepercayaan," ungkapnya.

Terkait rekomendasi dari BPK, Ara menegaskan, pihaknya akan terus melakukan perbaikan, baik dari sisi administrasi maupun tata kelola. 

Ia pun menekankan pentingnya meningkatkan transparansi dan memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan kementerian.

BACA JUGA:Dugaan Impor Sianida Jadi Sorotan, KPK dan BPKP Didesak Audit PT PPI?

"Ya, tentunya kami harus lebih baik lagi ke depan, makin transparan ya, makin anti-korupsi ya, makin juga kegiatannya berdampak, baik secara administratif, secara administrasinya benar, secara prosedurnya benar, tetapi dampaknya bagi pemerataan, bagi keadilan sosial, itu harusnya makin meningkat," imbuhnya.

Ara menambahkan, pemerintah juga terus memperkuat dukungan terhadap sektor perumahan. 

Sumber: