Bukan Cuma Keamanan, Pusat Studi Papua UKI Ungkap Kunci Penyelesaian Konflik Papua

JAKARTA, DISWAY.ID – Konflik di Papua dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengandalkan pendekatan keamanan.

Penyelesaian yang berkelanjutan membutuhkan kombinasi penegakan hukum, perlindungan masyarakat sipil, dialog, serta keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dan masyarakat adat dalam merumuskan solusi.

Wakil Direktur Pusat Studi Papua Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI), Harman Wakum, mengatakan penanganan konflik Papua perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan persoalan sosial, politik, hak masyarakat adat, pembangunan, hingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pandangan tersebut disampaikan Harman dalam diskusi publik bertajuk “Mengapa Eskalasi Konflik Papua Selalu Memanas?” yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Jakarta Timur, Jumat, 2 Oktober 2026.

BACA JUGA:Misteri Kematian Jurnalis TVRI Papua Barat Terkuak, Polisi Tetapkan 2 Tersangka

Menurut Harman, pemerintah perlu memastikan masyarakat Papua memiliki keterwakilan yang kuat dalam proses penanganan konflik.

Terutama, memberikan ruang bagi OAP dan masyarakat adat melalui tokoh atau perwakilan yang memiliki legitimasi serta mampu menyampaikan aspirasi masyarakat secara objektif.

“Pemerintah pusat perlu memiliki representasi masyarakat Papua, khususnya OAP dan masyarakat adat. Mereka harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya secara objektif,” kata Harman.

Ia menilai dialog menjadi salah satu unsur penting dalam penyelesaian konflik Papua.

BACA JUGA:Polisi Bantah Aris Sanda Agen Intelijen, Sopir Asal Toraja Tewas Ditembak KKB di Wamena Papua

Sebab, persoalan yang terjadi tidak semata-mata berkaitan dengan keamanan, tetapi juga menyangkut berbagai persoalan mendasar yang memengaruhi kehidupan masyarakat setempat.

Meski demikian, Harman menegaskan pendekatan dialog tidak berarti mengabaikan penegakan hukum.

Penanganan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) maupun tindak pidana tetap harus dilakukan secara profesional, terukur, dan berdasarkan bukti.

“Dialog dan penegakan hukum terkait HAM harus menjadi bagian dari pendekatan yang damai dan konstruktif. Ini penting agar penyelesaian konflik dapat diterima masyarakat Indonesia maupun mendapat legitimasi di mata masyarakat internasional,” ujarnya.

Sumber: