KDKMP Pangkas Rantai Distribusi dan Perkuat Ekonomi Desa
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan KDKMP dirancang bukan sekadar menjadi badan usaha di desa, melainkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang menghubungkan masyarakat dengan kebutuhan sehari-hari, pasar, pembiayaan, hingga berbagai program -dok disway-
JAKARTA, DISWAY.ID - Pemerintah Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penguatan ekonomi dari tingkat desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Program yang lahir melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 itu diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memangkas rantai distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditas bersubsidi.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan KDKMP dirancang bukan sekadar menjadi badan usaha di desa, melainkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang menghubungkan masyarakat dengan kebutuhan sehari-hari, pasar, pembiayaan, hingga berbagai program pemerintah.
Menurut Ferry, KDKMP memiliki tiga fungsi utama, yakni menyalurkan barang subsidi dan menjual kebutuhan sehari-hari, menjadi offtaker yang menyerap hasil produksi masyarakat desa dan kelurahan, serta menyalurkan berbagai program pemerintah pusat.
"Khusus koperasi desa kelurahan merah putih merupakan program prioritas pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Secara targetnya KDKMP ini bisa menggerakkan ekonomi, kemudian mengentaskan kemiskinan," kata Ferry dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Koperasi Merah Putih, Penggerak Ekonomi Rakyat" Rabu (23/9).
BACA JUGA:Massa Aksi Mulai Berdatangan di Kawasan Sudirman, Desak Pemerintah Hentikan Program MBG dan KDMP
Ferry menjelaskan, salah satu fungsi strategis KDKMP adalah memperpendek rantai distribusi barang subsidi. Sebab, jaringan koperasi hingga tingkat desa dapat menjadi saluran yang lebih dekat dengan masyarakat penerima manfaat.
"Penyaluran barang subsidi ini menjadi penting karena itu kan sebenarnya haknya rakyat yang sekarang relatif kurang tepat sasaran terlalu panjang mata rantai distribusinya dan lain sebagainya," ujar Ferry.
Untuk mendukung skema tersebut, pemerintah menyiapkan mekanisme distribusi dari BUMN produsen atau penyalur kepada KDKMP. Ferry menyebut Pertamina Patra Niaga, Pupuk Indonesia, Bulog, dan sejumlah BUMN lainnya telah membahas mekanisme penyaluran secara teknis.
"Justru dengan penyaluran barang subsidi langsung dari pihak produksi produsen BUMN ini langsung ke kdkmp Menurut saya itu justru memotong rantai distribusi," kata Ferry.
Sejumlah komoditas yang dapat disalurkan melalui skema tersebut antara lain pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, beras SPHP, dan minyak goreng.
Buka Akses Pasar dan Pembiayaan Peran KDKMP tidak berhenti pada distribusi barang. Lebih dari itu, KDKMP juga diproyeksikan menjadi offtaker yang menyerap hasil produksi masyarakat desa, mulai dari pertanian, hortikultura, perikanan, perkebunan, kerajinan, hingga produk UMKM.
BACA JUGA:33 Persen KDMP di Cilegon Punya Gedung Sendiri, Tunggu Manajer dari Pusat
Produk yang diserap koperasi selanjutnya dapat diproses dan dipasarkan ke luar desa sehingga membuka akses pasar yang lebih luas bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: