700 BUMN Bakal Ditutup hingga Desember 2026, Perusahaan Merugi Jadi Sasaran!

Jumat 23-10-2026,22:00 WIB
700 BUMN Bakal Ditutup hingga Desember 2026, Perusahaan Merugi Jadi Sasaran!

BUMN-Istimewa-

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah ingin melanjutkan agenda efisiensi dan perbaikan tata kelola ekonomi secara bertahap.

Keberhasilan kebijakan itu nantinya tidak hanya dapat dilihat dari berkurangnya jumlah BUMN, tetapi juga dari kualitas pengelolaan perusahaan, transparansi keuangan, kontribusi terhadap penerimaan negara, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, konsolidasi BUMN menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperbaiki kinerja perusahaan negara. 

Namun, hasil akhirnya tetap bergantung pada pelaksanaan kebijakan, keterbukaan informasi, dan kemampuan pemerintah memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan pelayanan publik.

Pemerintah Kaji Puluhan IUP untuk Memastikan Cadangan Sumber Daya Alam

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung upaya pemerintah menelusuri potensi cadangan sumber daya alam Indonesia.

Ia mengatakan kajian pemerintah tidak hanya berfokus pada lima izin usaha pertambangan (IUP) yang sebelumnya disebut memiliki cadangan bernilai besar. Pemerintah juga tengah mengejar kajian terhadap puluhan IUP lainnya.

Menurut Prabowo, studi internasional diperlukan untuk membantu memastikan besaran cadangan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

“Jadi ini contoh yang saya katakan, kita tadi saya hanya bicara 5 IUP, masih puluhan IUP yang sekarang kita sedang kejar untuk dapat apa, studi-studi internasional untuk meyakinkan cadangan kita berapa,” ujarnya.

Kajian tersebut dinilai penting karena informasi mengenai besaran cadangan dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

BACA JUGA:Prabowo Akui Program MBG Masih Banyak Kekurangan, 13 Orang Jadi Tersangka dan 353 Dipecat!

Data yang lebih terukur juga dapat membantu pemerintah mengevaluasi potensi ekonomi, penerimaan negara, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan nasional.

Meski demikian, Prabowo belum merinci nama seluruh IUP yang sedang dikaji maupun hasil akhir studi internasional yang dimaksud.

Menutup pernyataannya mengenai arah pembangunan nasional, Prabowo menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki pengelolaan ekonomi di tengah berbagai tantangan.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia harus mampu menjaga kepentingan nasional sekaligus membangun hubungan persahabatan dengan negara-negara lain.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber: