Kawasan Perbatasan dan Daerah Terpencil Bakal Digarap Lebih Serius, Ini Target BNPPDT
Kepala BNPPDT Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI terhadap rencana operasionalisasi BNPPDT pada 2027.--istimewa
BACA JUGA:Komisi IX DPR Usulkan AI untuk Atasi Kekurangan Dokter di Daerah Terpencil
Maruli menyebut potensi pertanian dan pengembangan lahan produktif juga akan menjadi perhatian untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
“Sambil berjalan, kita akan lihat bagaimana meningkatkan perekonomian di daerah sana, seperti misalnya bagaimana daerah tersebut mempunyai cukup lahan sawah, mempunyai cukup lahan sayur-sayuran, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa betul-betul berdiri sendiri,” ungkapnya.
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, Agun Gunandjar Sudara, dan Dede Yusuf Macan Effendi.
BACA JUGA:Prabowo Teken Perpres, Dokter Spesialis di Daerah Terpencil Dapat Tunjangan Rp30 Juta
Dalam hasil RDP, Komisi II DPR RI mendukung perubahan nomenklatur dan transformasi kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi BNPPDT.
Komisi II juga meminta pemerintah segera menerbitkan dasar hukum sebagai landasan perubahan kelembagaan tersebut.
Komisi II DPR RI selanjutnya meminta BNPPDT menyusun Rencana Aksi Pembangunan Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2026–2029.
Dokumen tersebut harus memuat prioritas lokasi, program konkret, target capaian, kebutuhan anggaran, penyesuaian regulasi, kementerian/lembaga penanggung jawab, pemerintah daerah pelaksana, serta indikator keberhasilan yang terukur.
BACA JUGA:Suara Industri Rokok Elektronik Lewat Pakta Integritas, Khawatir Pelarangan Total Picu PHK Massal
Selain itu, Komisi II DPR RI juga mendorong peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Penyesuaian regulasi diperlukan untuk memperkuat pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan serta mempercepat penanganan dan pembangunan daerah terpencil.
Dukungan Komisi II DPR RI tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan transformasi dan operasionalisasi BNPPDT.
Melalui penguatan kelembagaan, pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil diharapkan semakin terarah, terkoordinasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: