Presdir Bank Jakarta: Obligasi Daerah Jadi Solusi Percepatan Pembangunan
--
JAKARTA, DISWAY.ID – Pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu opsi yang dinilai potensial adalah obligasi daerah, instrumen pasar modal yang dapat menambah kapasitas investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
President Director (Presdir) Bank Jakarta Agus H. Widodo menilai, kebutuhan pembangunan di daerah terus meningkat. Sementara itu, kemampuan APBD memiliki keterbatasan untuk membiayai seluruh proyek strategis yang dibutuhkan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mulai mempertimbangkan sumber pendanaan lain agar pembangunan tidak selalu bergantung pada ketersediaan anggaran tahunan.
Agus mencontohkan kebutuhan pembangunan rumah sakit daerah berstandar nasional, penyediaan air bersih, hingga pengembangan transportasi publik. Berbagai proyek tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai agar bisa segera direalisasikan.
“Maraknya pembahasan mengenai obligasi daerah harus dilihat sebagai upaya memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di daerah. Persoalannya bukan semata-mata karena adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD), tetapi kebutuhan pembangunan memang terus meningkat,” kata Agus.
Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi panel bertema Kesiapan Daerah dan Ekosistem Pasar Modal, Memetakan Peluang Obligasi Daerah di Tengah Tekanan Fiskal. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Sarasehan Nasional di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Agus yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mengatakan, jika pembangunan hanya mengandalkan mekanisme penganggaran APBD setiap tahun, penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik berpotensi berjalan lebih lambat. Padahal, masyarakat terus membutuhkan pelayanan yang lebih baik dan merata.
Secara regulasi, pemerintah daerah sebenarnya sudah memiliki landasan untuk menerbitkan obligasi daerah. Ketentuannya antara lain tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2024, serta sejumlah ketentuan teknis Kementerian Keuangan.
Namun, instrumen pembiayaan tersebut hingga kini belum terealisasi. Salah satu kendalanya adalah kekhawatiran bahwa kewajiban pembayaran obligasi pada akhirnya justru membebani APBD, terutama ketika terjadi pergantian kepemimpinan daerah.
Agus menilai, kekhawatiran itu perlu dijawab dengan menempatkan obligasi daerah sesuai fungsi utamanya, yakni menambah kapasitas investasi, bukan menggantikan anggaran pemerintah yang berkurang akibat pemotongan TKD.
“Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sebagai pengganti atau substitusi anggaran akibat pemotongan TKD. Sebaliknya, instrumen ini harus menjadi tambahan investasi bagi daerah untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Ia memberikan gambaran sederhana. Jika sebelumnya kapasitas investasi pemerintah daerah mencapai 100, penerbitan obligasi semestinya dapat meningkatkan kemampuan investasi menjadi 120 atau 130. Artinya, ada tambahan kapasitas pembiayaan sebesar 20 hingga 30 persen.
Bahkan, ketika pengurangan TKD membuat kapasitas investasi turun menjadi 70 atau 80, obligasi daerah seharusnya mampu mendorong investasi hingga 120. Bukan sekadar mengembalikan kemampuan investasi ke posisi semula.
Untuk memastikan obligasi tidak menjadi beban APBD, Agus menekankan pentingnya skema pembayaran yang bersumber dari pendapatan proyek yang dibiayai. Dengan begitu, pengembalian dana kepada investor tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi anggaran pemerintah daerah.
“Kalau obligasi digunakan untuk membangun transportasi publik, sumber pengembaliannya bisa berasal dari pendapatan operasional transportasi tersebut. Begitu pula pembangunan rumah sakit, pembayaran dapat bersumber dari pendapatan dan perputaran usaha rumah sakit,” jelasnya.
Melalui skema tersebut, risiko pembebanan APBD pada tahun-tahun berikutnya dapat ditekan. Pemerintah daerah juga tidak perlu terlalu khawatir terhadap kewajiban pembayaran obligasi yang masih berlangsung ketika masa jabatan kepala daerah berakhir.
Agus menambahkan, pemerintah daerah perlu menginventarisasi proyek pembangunan yang berpotensi menghasilkan pendapatan sendiri. Proyek-proyek tersebut harus dipersiapkan secara matang agar memenuhi kelayakan untuk dibiayai melalui obligasi maupun skema pinjaman daerah lainnya.

--
Lima Agenda Mendorong Obligasi Daerah
Untuk mendorong realisasi obligasi daerah, Agus mengidentifikasi setidaknya lima agenda yang perlu disiapkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
Pertama, membangun kesepahaman bahwa obligasi daerah merupakan tambahan investasi, bukan sekadar pengganti anggaran yang berkurang.
Kedua, memastikan pembiayaan berbasis pendapatan proyek. Dengan demikian, pengembalian dana kepada investor tidak sepenuhnya membebani APBD.
Ketiga, menyiapkan daftar proyek yang layak dibiayai atau bankable. Proyek tersebut harus memiliki perencanaan matang, kelayakan ekonomi, serta potensi pendapatan yang jelas.
Keempat, memberikan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan kepada investor. Kelima, memulai proyek percontohan atau pilot project dengan menerbitkan obligasi untuk satu atau dua proyek terlebih dahulu sebelum diterapkan lebih luas.
Sindikasi Antar-BPD Jadi Alternatif Pembiayaan
Selain obligasi daerah, Agus menawarkan alternatif pembiayaan pembangunan melalui sindikasi Bank Pembangunan Daerah (BPD). Menurutnya, kekuatan industri BPD secara kolektif dapat dimanfaatkan untuk mendukung proyek-proyek strategis pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan, jika seluruh aset BPD digabungkan, nilainya mencapai sekitar Rp1.100 triliun. Jumlah tersebut menempatkan BPD dalam lima besar industri perbankan nasional.
Sementara itu, total penyaluran kredit BPD mencapai sekitar Rp660 triliun. Adapun dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun hampir Rp800 triliun.
“Kekuatan ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah melalui skema sindikasi antar-BPD,” katanya.
Agus mencontohkan pembangunan instalasi pengolahan air minum oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Bekasi atau kawasan Jatiluhur. Pembiayaan proyek tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama sejumlah BPD.
Sindikasi diperlukan karena kemampuan satu bank daerah untuk membiayai proyek berskala besar memiliki keterbatasan. Salah satunya terkait ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK).
Dengan menggabungkan kapasitas pembiayaan beberapa BPD, kebutuhan dana proyek besar dapat dipenuhi secara bersama-sama.
Skema serupa juga bisa diterapkan untuk mendukung pengembangan transportasi publik Trans Jatim. Jika Pemerintah Provinsi Jawa Timur membutuhkan pembiayaan untuk memperluas layanan hingga menjangkau seluruh kabupaten dan kota, BPD dapat mengambil bagian dalam pendanaannya.
“Bahkan, untuk kebutuhan pembiayaan dalam skala besar, mulai dari Rp5 triliun, Rp6 triliun, hingga Rp10 triliun, skema sindikasi antar-BPD bisa menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan,” ungkapnya.
Agus menegaskan, BPD siap mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan pembangunan daerah. Ia menilai anggapan bahwa bank daerah hanya berorientasi pada pembiayaan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) sudah tidak relevan.
Sebab, BPD selama ini juga telah menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah semakin membuka ruang bagi BPD untuk terlibat dalam pembiayaan proyek strategis. Optimalisasi obligasi daerah dan sindikasi antar-BPD dinilai dapat menjadi alternatif untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam kegiatan tersebut hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Direktur Eksekutif Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, Perizinan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon I Made Bagus Tirthayatra, serta Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari. (*)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
Komentar: 0
Silahkan login untuk berkomentar