Sedangkan terkait harapan pembagian dana bagi hasil (DBH) yang disuarakan Bupati Meranti Adil, Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuda bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun dengan pihak terkait lainnya.
“Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” jelas Suhajar.
BACA JUGA:Heboh Kawanan Monyet Turun Gunung ke Permukiman, Damkar Bandung Jelaskan Fakta Sebenarnya
BACA JUGA:Sah! Gaji Pekerja dan Buruh DKI Jakarta Naik Rp 4,9 Juta Per 1 Januari 2023
Setelah dinasehati Sekjen Kemendagri, Bupati Meranti Muhammad Adil juga bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Mendagri Tito Karnavian juga menegur keras sekaligus menegaskan, sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan.
Diketahui, dalam sebuah pertemuan dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman, Bupati Meranti Adil menyampaikan kekesalannya terkait dengan eksplorasi minyak yang dilakukan di wilayahnya.
Setelah menyampaikan statemennya dihadapan Kemenkeu, Bupati Meranti Adil walk out dari ruang acara.
Menurut Bupati Meranti, wilayahnya merupakan daerah yang miskin namun mempunyai sumber daya alam yang kaya yaitu minyak bumi.
BACA JUGA:Hakim Kesal Pengakuan Putri Candrawathi Lupa Semobil Bersama Siapa
Namun eksplorasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap minyak bumi di Kabupaten Meranti tidak memberikan dampak pada perekonomian daerahnya.
Bupati Meranti kemudian menyebut Kemenkeu isinya 'iblis' atau 'setan'.
Melalui Stafsus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo menjelaskan jika apa yang disampaikan oleh Bupati Meranti jika Kemenkeu isinya iblis atau setan adalah pernyataan yang menyesatkan.
Bupati Meranti sebut Kemenkeu isinya iblis atau setan yang langsung mendapatkan respon dari pihak kemenkeu.-tangkapan layar youtube@-dikominfotik riau
Menurut Yustinus, justru Kemenkeu justru talah melakukan perhitungan sesuai dengan undang-undang telah menggunakan dan menghitung dari data resmi kementerian ESDM dalam pembagian dana bagi hasil pendapatan daerah.