JAKARTA, DISWAY.ID -- Rencana presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memberlakukan kembali pengetatan barang impor, khususnya bagi produk TPT yang sempat direlaksasi dalam Permendag 8/2024, mendapatkan apresiasi dari pelaku usaha Tekstil Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi) Redma Gita Wirawasta, menyambut baik rencana pengetatan kembali regulasi impor yang akan dilakukan pemerintah.
Menurutnya, hal ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri.
BACA JUGA:Kemenhub Subsidi Trasportasi Umum di Kawasan Danau Toba, Berikut Jadwal dan Tarifnya
BACA JUGA:Pembangunan Pelabuhan Patimban dan MRT Wujud Kerjasama Indonesia dengan Transportasi ASEAN-Jepang
"Kami menyambut baik arahan Presiden, ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap produk dalam negeri dan penyediaan lapangan kerja," Kata dia, dalam keterangan di Jakarta.
Lebih lanjut Redma mengatakan, rencana tersebut mesti dikawal dan direalisasikan secara baik oleh lembaga terkait, dengan begitu, manfaat dari larangan dan pembatasan (lartas) produk impor yang masuk ke pasar domestik bisa kembali dirasakan oleh pelaku industri.
Bahkan redma meminta supaya pemerintah turut melakukan investigasi terhadap produk impor TPT ilegal yang dinilainya sudah berlangsung beberapa tahun. Termasuk penegakan hukum bagi oknum yang terbukti bersalah.
"Maka baiknya dilakukan juga langkah penegakan hukum, karena praktik impor ilegal yang dilakukan bertahun-tahun ini dibiarkan terus hingga makin merajalela. Baiknya dilakukan penyelidikan, terhadap mereka yang terbukti terlibat agar segera ditangkap dan diadili," ujarnya.
BACA JUGA:Kemenperin Tuding Permendag Nomor 8 Pengaruhi Industri Tekstil: Kita Berusaha Menahan Laju Impor
BACA JUGA:Wamen Kominfo Sebut Transformasi Digital Tak Akan Surut Akibat Serangan Siber
Secara khusus Redma mengapresiasi langkah yang diambil Kementerian Perindustrian yang dengan tegas menginginkan pembatasan impor kembali diberlakukan, guna menjaga keberlangsungan industri di tanah air.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyelenggarakan rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/6) yang diikuti sejumlah menteri kabinet untuk menanggapi banyaknya industri tekstil lokal yang gulung tikar.
"Barusan rapat itu mengenai keluhan dari industri tekstil, pelaku industri tekstil yang beberapa tutup ya, dan ada beberapa yang terancam (melakukan) PHK massal," kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
Untuk merespons isu ini, kata Zulhas, pemerintah mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali pengetatan kebijakan dan pengaturan impor yang sebelumnya sudah tertuang dalam Permendag 36/2023.