JAKARTA, DISWAY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi PAD demi masa depan masyarakat Papua Barat Daya yang sejahtera.
KPK melalui kolaborasi Satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, tengah melakukan serangkaian kegiatan pencegahan korupsi lewat koordinasi dan supervisi di Papua Barat Daya, terhitung sejak 1 Juli hingga 12 Juli 2024 mendatang.
BACA JUGA:SYL Terkejut Disebut Tamak Oleh JPU KPK
Adapun, salah satu fokus utama dalam misi ini yaitu mendorong optimalisasi PAD seperti pajak, retribusi, dan penertiban aset, yang menjadi tulang punggung kemandirian keuangan daerah.
"Papua Barat Daya ini terlalu bergantung pada APBD, sedangkan PAD yang masuk terbilang sangat rendah. Sehingga tidak ada kemandirian fiskal," ucap Kepala Satgas Korsup Wilayah V Dian Patria pada Sabtu, 6 Juli 2024.
BACA JUGA:Megawati Tantang AKBP Rossa, Penyidik KPK yang Periksa Hasto: Sini Hadapi Aku!
Lebih lanjut, KPK menemukan postur APBD se-Papua Barat Daya mengalami defisit hingga 11,07% yang masuk dalam kategori rawan.
Sedangkan, dikutip dari data Kemenkeu, rata-rata PAD Papua Barat Daya tahun 2023 hanya 3,10%, dengan nilai pajak dan retrisbusi daerah tidak lebih dari 0,75%.
BACA JUGA:Nahloh! KPK Sebut 6 Juta Paket Bansos Presiden Diduga Dikorupsi
Padahal APBD merupakan instrumen penting yang memiliki tujuh fungsi, mulai fungsi otorisasi; fungsi perencanaan; fungsi pengawasan; fungsi alokasi; fungsi distribusi; serta fungsi stabilitas.
Dalam hal ini, KPK sudah melakukan berbagai upaya seperti pemberian sanksi pada wajib pajak nakal serta pihak yang menguasai aset secara tidak berhak (administrasi sampai pidana); pemberian sanksi bagi petugas yang tidak berintegritas; hingga membantu perbaikan sistem.
BACA JUGA:Dugaan Korupsi Seret Anggota BPK dan DPR Dibongkar KPK
"Agar persentase APBD meningkat, dari sisi pemda juga harus melakukan perbaikan. Perbaikan ini misalnya dari postur pengeluaran seperti tidak melakukan pokir sisipan, ikuti aturan dan jauhi konflik kepentingan saat pemberian hibah bansos, dan tidak menyisipkan ijon proyek dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ)," tegas Dian.