Eks Wakapolri Pertanyakan Statemen Dirut Jampidsus Kejagung Abdul Qohar Atas Penangkapan Tom Lembong: Sekolahnya di Mana?

Minggu 03-11-2024,15:00 WIB
Reporter : Reza Permana
Editor : Reza Permana

Ugro juga menyampaikan bahwa kerana banyaknya keganjilan saat ini Jaksa mulai kewalahan untuk menjawab.

BACA JUGA:Amankan Masa Depan Keluarga dengan Asuransi AMORA: Pilihan Tepat untuk Perlindungan Jangka Panjang

BACA JUGA:Kredit UMKM BRI Tembus Rp1.105,70 Triliun Hingga Akhir Triwulan III 2024, Sokong Ekonomi Kerakyatan di Seluruh Penjuru Negeri

“Saya melihat Jaksa awalnya kencang sekali seperti tidak ada takutnya, tapi endingnya mulai kelihatan ketakutan,” tambahnya.

Selain itu Ugro juga menyinggung kasus 27 miliar rupiah yang dikatakan bahwa Menpora ikut menerima namun tidak ditindak lanjuti meskipun dapat dikenakan pasal 480 junto undang-undang 31 tahun 1999 tentang korupsi.

“Sehingga Kejaksaan bisa minta bantuan Polri untuk melakukan penyidikan penadah uang hasil korupsi kepda Menpora,” terangnya.

Ugro juga menyayangkan bahwa penindakan oleh Kejaksaan hanya bicara kuantitas namun tidak kualitas dan itu sampai ke wilayah-wilayah.

BACA JUGA:Kode Redeem Genshin Impact Terbaru November 2024, Klaim Item Gratis Sekarang!

BACA JUGA:Kades Wonua Raya Bongkar Arahan Kapolsek Baito Minta Uang Rp 50 Juta ke Guru Hohorer Supriyani Depan Propam: Saya Tertekan

Menurut Ugro bahwa kasus Tom Lembong sangat banyak muatan politisnya daripada politik hukumnya.

Sedangkan Harli Siregar selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung mengatakan regulasi yang sudah diteken Tom merugikan negara walau saat ini aliran uang korupsi ke Tom masih pengusutan.

"Apakah harus ada aliran dana dulu baru disebut sebagai tindak pidana korupsi," katanya kepada awak media, Jumat 1 November 2024.

Diterangkannya, berdasarkan bukti yang didapat, pihaknya meyakini ada perbuatan korupsi berupa kerugian keuangan negara yang dilakukan Tom. 

BACA JUGA:Kades Wonua Raya Bongkar Arahan Kapolsek Baito Minta Uang Rp 50 Juta ke Guru Hohorer Supriyani Depan Propam: Saya Tertekan

BACA JUGA:14 Rekomendasi Marathon di Jakarta November 2024, Yuk Ikutan!

Kejagung mengatakan aturan yang diteken Tom itu berujung pada delapan perusahaan swasta bisa mengimpor gula kristal mentah yang harusnya hal tersebut tak bisa dilakukan.

Kategori :