-Perdesaan.
-Kesejahteraan (termasuk bansos).
-Kesehatan.
“Substansi agraria menempati posisi pertama dengan 17,17% atau 1.865 laporan. Ini menunjukkan bahwa permasalahan terkait tanah masih menjadi isu dominan di masyarakat,” jelasnya.
Dari sisi pihak terlapor, pemerintah daerah menjadi yang paling banyak mendapat aduan, yaitu sebanyak 4.976 laporan atau 45,88%. Diikuti oleh:
-ATR/BPN
-BUMN/BUMD
-Lembaga non-kementerian
-Kepolisian Republik Indonesia
-Instansi pemerintah pusat dan daerah lainnya.
-Perbankan.
-Rumah sakit: 240 laporan (2,21%).
-Lembaga peradilan: 162 laporan.
Kelompok pelapor didominasi oleh individu dengan total 8.457 laporan atau 77,9%.
Selain itu, ada pelaporan dari badan hukum atau kantor hukum (7,6%) dan kelompok keluarga (3,8%).