Sementara itu, secara terpisah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Sekjen Kemendiktisaintek) Togar M Simatupang menegaskan bahwa masalah tukin ini telah terselesaikan.
"Pembayaran tukin tahun 2020-2024 tidak dapat dilakukan dan hendaknya dilupakan karena kalau dipaksakan akan melanggar peraturan," kata Togar kepada Disway, 11 Maret 2025.
Diungkapkan alasannya adalah tidak pernah dianggarkan oleh kementerian di pemerintahan sebelumnya, tidak menuntaskan proses birokrasi, tidak melakukan penyesuaian perubahan nomenklatur, dan sudah tutup buku.
BACA JUGA:Skema Tukin Dosen ASN Tak Adil, Mahasiswa Terancam Hadapi Kenaikan UKT!
Sedangkan terkait skema pencairan tukin yang hanya diperuntukkan dosen tertentu, lanjut Togar, "Ini adalah kebijakan pimpinan dengan keterbatasan ruang fiskal."
Nantinya, implementasi pencairan tukin dosen akan diatur dan mengikuti pada peraturan presiden (perpres), peraturan menteri (permen), pedoman pengukurang kinerja, dan dana yang masuk berdasarkan jadwal ABT di Kementerian Keuangan.
"Implementasi harus patuh pada peraturan, prosedural, dan akuntabel," tutupnya.