Yang lebih penting adalah reformasi strategis. Termasuk membenahi posisi fungsional kepolisian dalam sistem ketatanegaraan. Memperkuat akuntabilitas, serta mendirikan lembaga pengawas eksternal yang independen.
Reformasi Polri, kata Didik, hanya akan berhasil jika meredefinisi jati diri polisi.
Bukan lagi aparat yang menakuti. Melainkan pelayan masyarakat yang humanis. Rendah hati. Bersih dari korupsi. Serta menjunjung tinggi HAM.
"Polisi Indonesia harus keluar dari bayang-bayang militerisme. Polri harus menjadi institusi sipil. Yang melayani. Bukan menindas," tekan Didik.
Ia juga menyoroti gaya hidup mewah dan praktik koruptif yang mencoreng wajah kepolisian.
"Tidak bisa kita bicara reformasi, jika gaya hidup aparat tidak mencerminkan integritas dan empati terhadap rakyat," urainya.
Reformasi Polri bukan agenda internal institusi semata. Tetapi tanggung jawab negara dan masyarakat sipil secara kolektif.
Kepercayaan publik terhadap Polri harus dibangun ulang melalui tindakan nyata.
Reformasi Polri Sangat Diperlukan
Sejumlah Pengamat dan Pakar Kebijakan Publik menyoroti dalam beberapa tahun terakhir, terdapat serangkaian kasus kekerasan apparat.
Terutama saat menghalau aksi demonstrasi. Apbila hal ini dibiarkan, legitimasi Polri sebagai penegak hukum akan terkikis.
Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan evaluasi besar di tubuh Polri diperlukan.
"Data ICW menunjukkan hampir setengah masyarakat memiliki sentimen negatif terhadap kinerja pemeliharaan ketertiban. Tanpa kepercayaan, legitimasi kekuasaan bersenjata rapuh. Evaluasi menyeluruh harus mengaudit. Tidak hanya pelanggaran individu. Tetapi juga kultur organisasi, pola perekrutan, dan mekanisme penegakan disiplin," jelas Achmad kepada Disway, pada Selasa 30 September 2025.
Dia menambahkan evaluasi juga dibutuhkan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
Achmad menjelaskan evaluasi harus menelaah apakah belanja modal seperti kendaraan lapis baja dan robot benar benar dibutuhkan. Atau justru memperbesar jarak antara polisi dan masyarakat.
Tidak hanya itu, Achmad juga menambahkan evaluasi harus merumuskan ulang standar operasional. Selain itu, menjadikan de eskalasi dan perlindungan hak asasi sebagai prioritas.
"Dengan alokasi anggaran ratusan triliun rupiah dan permintaan tambahan puluhan triliun, Polri wajib memastikan setiap rupiah berkontribusi pada keamanan publik. Evaluasi harus merumuskan ulang standar operasional," tegasnya.