Ini bukan sekedar urusan administratif, melainkan bentuk keadilan epistemik, memberi tempat bagi ilmu yang lahir dari pesantren untuk berdialog setara dengan ilmu modern.
Sebagaimana ditekankan oleh Martha C. Nussbaum dalam Creating Capabilities (2011), martabat manusia terjamin bukan hanya ketika ia diberi akses ekonomi, tetapi ketika pikirannya diakui dan pengetahuannya dihargai.
BACA JUGA:Wakil Kepala Daerah Sebaiknya Dihapus, Boros dan Tak Efisien
BACA JUGA:Momentum Sumpah Pemuda: Generasi Muda Anti Narkoba
Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap pesantren berarti membuka ruang bagi kebijaksanaan lokal untuk berkontribusi dalam percakapan tentang kemanusiaan global.
Santri dan Pahlawan Sosial
Kepahlawanan hari ini tidak cukup diukur dari keberanian di medan perang, tapi dari kemampuan menjaga nilai di tengah derasnya arus pragmatisme.
Santri yang memilih jalan ilmu dan keadaban adalah pahlawan sosial yang menjaga hati nurani bangsa di tengah kemajuan tanpa arah.
Pesantren modern kini melahirkan pahlawan dalam tiga wajah baru: pertama, pahlawan intelektual, yang mengubah naskah kitab menjadi kebijakan sosial dan penelitian terapan; kedua, pahlawan ekologis, yang menanam pohon di halaman pesantren dan mengajarkan fikih lingkungan; dan ketiga, pahlawan digital, yang menebar literasi dan mencegah kebencian melalui media sosial.
BACA JUGA:Menakar Ruang Fiskal Daerah di Tengah Penurunan Transfer dan Peningkatan Beban ASN
BACA JUGA:Koperasi Merah Putih: antara Mengejar Efisiensi Bersama dan Merawat Modal Sosial
Konsep ini sejalan dengan pandangan Anthony Giddens tentang modernitas refleksif, masyarakat yang maju bukanlah yang paling cepat berubah, melainkan yang paling sadar terhadap arah perubahan.
Pesantren adalah ruang refleksi itu: tempat di mana teknologi dan spiritualitas bisa berdialog secara sehat.
Keadilan Ilmu, Keadilan Bangsa
Tema konferensi Majelis Masyayikh menekankan tiga kata kunci: rekognisi, afirmasi, dan keadilan.
Tiga kata ini sejatinya adalah makna terdalam dari jihad keilmuan.