JAKARTA, DISWAY.ID -- Komitmen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenham) dalam melindungi hak-hak pekerja dan kelompok rentan kembali ditekankan dengan langkah simbolis yang bersejarah.
Menteri HAM, Natalius Pigai, secara resmi meresmikan sebuah ruang pelayanan publik utama di kantor Kemenham dengan nama "Ruang Marsinah".
Penamaan ini merupakan penghormatan kepada Marsinah, seorang aktivis buruh yang baru saja dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, dan sebagai simbol perjuangan hak-hak pekerja.
BACA JUGA:Ditanya Soal Gelar Pahlawan Nasional Soeharto, Pigai: No Comment, Titik!
BACA JUGA:Di Hadapan DPR, Ariel NOAH Tegaskan Pentingnya Regulasi Hak Cipta yang Tegas dan Adil
"Ruang Marsinah" akan difungsikan sebagai pusat pelayanan publik di bidang HAM.
Menurut Menteri Pigai, penamaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah pernyataan moral dan ideologis.
“Kami menetapkan ruang pelayanan publik di lantai satu ini sebagai 'Ruang Marsinah'. Marsinah adalah simbol perjuangan hak asasi manusia, khususnya hak buruh dan pekerja, serta simbol keberanian dalam melawan penindasan,” tegas Menteri Natalius Pigai dalam peresmian di Kantor Kemenham, Selasa 11 November 2025.
Pigai menekankan bahwa dengan menamai ruang pelayanan publik dengan nama Marsinah, seluruh jajaran Kemenham diingatkan setiap hari untuk senantiasa berpihak pada rakyat kecil, buruh, dan mereka yang hak-haknya dilanggar.
Marsinah, yang gugur saat memperjuangkan upah layak dan hak berserikat bagi rekan-rekannya, menjadi representasi dari korban ketidakadilan sosial.
BACA JUGA:Ketua Banggar DPR Soroti Wacana Redenominasi Rupiah: Benahi Dulu Aspek Ekonomi
BACA JUGA:Kader Gerindra Ramai-Ramai Tolak Budi Arie, Pengamat Singgung Projo sebagai Penumpang Gelap
Pesan Moral Bagi Jajaran Kementerian
Keputusan ini diharapkan dapat menanamkan semangat militansi dan keberanian Marsinah kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Kemenham.
"Setiap kali melayani masyarakat, setiap ASN harus ingat bahwa di balik nama Marsinah ada sejarah perlawanan heroik demi keadilan. Ini adalah pengingat moral kita bahwa kementerian ini didirikan untuk membela mereka yang lemah, bukan untuk menjadi menara gading kekuasaan," lanjut Pigai.