BACA JUGA:Kebijakan Ekonomi Positif Membawa IHSG All Time High
Kondisi ini mencerminkan distribusi perlindungan dan sumber daya yang tidak merata, sekaligus kegagalan sistem sosial dalam memastikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.
Selain ketidakadilan, bencana juga mengungkapkan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan.
Mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan sosial biasanya lebih mampu bertahan dan pulih, sementara kelompok miskin dan marginal cenderung terpinggirkan.
Ketimpangan ini semakin jelas terlihat saat proses evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan pascabencana, ketika prioritas dan akses sering kali lebih mudah diperoleh oleh mereka yang lebih beruntung.
Di balik setiap bencana, tersimpan kritik terhadap kebijakan politik yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
BACA JUGA:Ihwal Tafsir Peraturan, Kuasa, dan Sebuah Jalan Tengah
BACA JUGA:Indonesia dan Diplomasi Moral Dunia
Banyak kebijakan pembangunan atau tata ruang diambil tanpa mempertimbangkan risiko bencana.
Alih fungsi lahan dan pembalakan liar justru memperbesar kerentanan masyarakat.
Ketika pemerintah lebih mengutamakan investasi atau kepentingan jangka pendek daripada perlindungan lingkungan dan keselamatan warga, bencana menjadi cermin kegagalan kebijakan politik yang seharusnya melindungi semua pihak.
Perilaku ekonomi masyarakat juga berperan penting dalam memperbesar atau mengurangi risiko bencana.
Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan demi keuntungan sering mengabaikan keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan.
Pembukaan lahan tanpa perencanaan matang atau penambangan yang merusak ekosistem pada akhirnya berujung pada bencana yang menimpa masyarakat luas.
BACA JUGA:Sosok Mohammad Nuh, Kandidat Pjs Ketua Umum PBNU dengan Pengalaman Komprehensif
BACA JUGA:Langkah Bijaksana Syuriah dan Rais Aam PBNU