BACA JUGA:Mengawal MBG dari Hulu ke Hilir: Pengawasan Dapur Diperketat, Gizi Terjaga, Anak-anak Sehat!
BACA JUGA:SPPG Jadi Garda Terdepan Sajikan Menu MBG Berkualitas
Meski OJK dan Satgas PASTI telah menutup ribuan entitas ilegal, pelaku kerap muncul kembali melalui platform dan kanal baru.
Menurut Syafruddin, peningkatan literasi keuangan tetap penting, namun tidak akan efektif tanpa perluasan akses pembiayaan formal yang inklusif.
Banyak pekerja sektor informal tersingkir dari sistem keuangan karena persyaratan dokumen dan rekam jejak yang sulit dipenuhi.
“Edukasi tidak bisa menggantikan ketiadaan produk pembiayaan yang sesuai dengan realitas ekonomi informal, pinjaman kecil, pencairan cepat, dan perlindungan konsumen yang kuat,” katanya.
Ia mengapresiasi penguatan regulasi fintech lending melalui POJK Nomor 40 Tahun 2024.
Namun, langkah tersebut dinilai harus dibarengi dengan penguatan koperasi, BPR, pembiayaan berbasis komunitas, serta program daerah yang mampu menekan biaya transaksi.
BACA JUGA:Jeritan Hati Rojali dan Rohana, Mal Sepi Jadi Tempat Pelesir Gratis karena Dompet Menipis
BACA JUGA:Potret Sunyi Mal di Tengah Ekonomi Seret, Daya Beli Jadi Cerita Sulit
Sementara itu, Ekonom Senior Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menegaskan bahwa penanganan pinjol ilegal tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada OJK.
Menurutnya, pinjol ilegal merupakan bentuk kejahatan berbasis teknologi yang berada di ranah penegakan hukum.
“Pinjol ilegal bukan urusan OJK karena mereka tidak berizin dan berada di luar otoritas keuangan. Ini domain aparat penegak hukum,” ujar Piter.
Ia menilai kompleksitas penanganan muncul karena pinjol menyasar seluruh lapisan masyarakat dan memanfaatkan kondisi keterdesakan ekonomi.
Selama permintaan dari masyarakat yang terdesak masih ada dan alternatif pembiayaan terbatas, praktik ini akan terus berulang.
Piter menegaskan bahwa menghapus pinjol sepenuhnya dalam waktu singkat merupakan hal yang mustahil.