Sri Mulyani Bilang Pendapatan Negara Naik Tahun Depan, DPR: Jangan Terlalu Pede
Prioritas pemerintah di tahun 2023 mendatang lebih pada perlindungan sosial sebagai langkah pemulihan ekonomi. Ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat kabinet di Istana Presiden, Kamis 14 April 2022.-Setpres -
JAKARTA, DISWAY.ID - Pendapatan negara tahun depan akan naik sekitar 11,19 persen sampai 11,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) seiring defisit APBN yang harus kembali ke level di bawah 3 persen.
Kebijakan pendapatan negara tahun depan akan diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan.
“Pendapatan negara (tahun depan) meningkat dalam kisaran 11,19 persen sampai 11,70 persen dari PDB,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2023 di Jakarta, Jumat 20 Mei 2022.
BACA JUGA:Sri Mulyani Ungkap Segmen yang Alami Kenaikan Tarif Listrik Dampak Kenaikan Harga ICP
Sri Mulyani menjelaskan kebijakan pendapatan negara tahun depan akan diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan.
Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan peningkatan inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset.
Optimalisasi pendapatan negara turut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dan panjang.
“Ini agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap,” tegas Menkeu Sri Mulyani.
BACA JUGA:Defisit, Sri Mulyani: Dari Sisi Fiskal APBN 2023 Akan Direformasi
Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan Pemerintah kepada DPR hari ini.
Tapi puan juga mengisyaratkan Pemerintah untuk tidak terlalu pede (percaya diri) karena banyak faktor yang menjadi penghambat. Salah satunya perang Rusia dan Ukraina.
Ia pun meminta agar Pemerintah tetap mengalokasikan dana subsidi bagi warga miskin pada Rancangan APBN 2023.
“Kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kami harapkan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, terutama rakyat kecil,” kata Puan usai Rapat Paripurna DPR.
BACA JUGA:Rp 27 Triliun Uang APBN 2030 Tersedot untuk IKN Baru, Sri Mulyani: Ini untuk Infrastruktur Dasar
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
