Indonesia Ajukan Pengaturan Kapal Selam Nuklir ke PBB, Risikonya Besar dan Berpotensi Disalahgunakan

JAKARTA, DISWAY.ID - Indonesia akan mengusulkan pengaturan program kapal selam bertenaga nuklir dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membangun kesadaran atas kemungkinan risiko yang ditimbulkannya.

Perwakilan Tetap RI di PBB mengajukan paper bertajuk resmi "Nuclear Naval Propulsion" dalam 10th Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT RevCon) yang digelar di New York pada 1-26 Agustus.

"Tujuan utama usulan ini adalah untuk mengisi kekosongan aturan hukum internasional terkait kapal selam bertenaga nuklir, membangun kesadaran atas potensi risikonya, serta upaya menyelamatkan nyawa manusia dan kemanusiaan," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat dalam keterangannya dikutip dari CNN, 1 Agustus 2022.

BACA JUGA:Kuasa Hukum Duga Terjadi Malpraktek pada Autopsi Pertama Jenazah Brigadir J, Otak Pindah ke Perut

PTRI New York menyatakan, bahwa Indonesian Paper ini penting mengingat posisi geografis Indonesia sangat rentan terhadap potensi risiko proyek kapal selam nuklir negara-negara sekitarnya.

"Posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menambah tingkat kerentanan atas potensi risiko tersebut," tulis PTRI New York dalam keterangan resminya. 

PTRI New York mengakui, bahwa negara-negara yang tengah heboh mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir belakangan ini memang memastikan bahwa program itu masih seusai sejalan dengan berbagai perjanjian internasional.

Namun di sisi lain, muncul pula dari negara penentang yang menganggap program itu melanggar komitmen non-proliferasi nuklir, membuka peluang negara pemilik senjata nuklir berkolusi dengan negara bukan pemilik.

"Risiko program ini tidaklah kecil. Jika tidak ditangani dengan baik, dapat terjadi kebocoran nuklir saat transportasi, perawatan, penggunaan, serta pencemaran lingkungan akibat radiasi nuklir yang membahayakan manusia dan sumber daya laut," tulis PTRI New York.

"Selain itu, material nuklir yang digunakan dalam kapal selam militer juga rentan untuk diselewengkan menjadi senjata. Jika tidak diatur dengan ketat, kegiatan ini akan menjadi preseden yang justru akan mendorong proliferasi senjata nuklir," sambungnya.

BACA JUGA:Susno Duadji Sebut Sosok Ini Bikin Ribut dalam Kasus Brigadir J, Segera Dinonaktifkan!

PTRI New York menyatakan, bahwa proposal Indonesian Paper ini merupakan upaya Indonesia untuk menjembatani pandangan tajam negara-negara tersebut.

Indonesia sendiri diapit negara-negara yang belakangan ini menggembar-gemborkan program kapal selam bertenaga nuklir.

Pada September 2021 lalu, Negeri Kanguru sepakat akan membuat kapal selam bertenaga nuklir berdasarkan kesepakatan tiga negara, Amerika Serikat, Inggris dan Australia (AUKUS).

Sumber: