Sejumlah Ruangan di Kantor Bupati Pemalang Disegel KPK Seiring Kabar OTT

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri masih enggan merespons soal kabar OTT terhadap Bupati Pemalang tersebut. 

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku belum mendapatkan informasi adanya bupati Pemalang terjaring KPK tersebut.

BACA JUGA:10 Peristiwa Penting Hingga Irjen Ferdy Sambo Ditetapkan Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Namun Ganjar menegaskan hal itu sebagai peringatan.

"Saya menunggu perkembangan yang ada ya. Tapi sebelum kejadian ini kita sudah berkomunikasi dengan mereka (para kepala daerah). Saya selalu ingatkan, kerja sama kita dengan para penegak hukum dan KPK sudah terlalu sering," kata Ganjar di sela acara Jagongan Bareng Ajaib di Hotel Tentrem, Semarang.

Ganjar menegaskan, KPK sudah berkali-kali melakukan edukasi dan sosialisasi bahkan sudah tergolong kode atau peringatan.

"Mereka (KPK) menyampaikan, mengingatkan, dan kadang-kadang KPK datang berikan edukasi komunikasi, kadang sosialisasi ke kami itu kasih kode sebenarnya, hati-hati ya di Jateng, umpama, ada jual beli jabatan, ada lho di Jateng yang main proyek. Ada lho yang seperti ini. Begitu ya kira-kira," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Jateng sempat mendampingi ke Pemalang terkait sekdanya yang terjerat kasus hukum korupsi proyek jalan yang ditangani Polda Jateng. 

BACA JUGA:Kejanggalan Terkuak Lagi, Brigadir J Todong Istri Sambo Disebut Tidak Ada, Komnas HAM Buka Fakta Ini

Namun, Ganjar tidak tahu jika ternyata ada informasi bahwa KPK juga tengah bergerak di Pemalang.

"Kita kemarin dampingi di sana, dari problem yang dihadapi sekdanya. Maka kemudian kami coba intens ya, saya tidak tahu kemudian terjadi hal ini (Bupati ditangkap KPK)," ujar Ganjar.

"Maka ini peringatan untuk semuanya. Adalah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu," tegasnya.

Dari informasi yang diperoleh, Bupati Pemalang ditangkap saat keluar gedung DPR RI di Jakarta.

Wartawan kemudian menanyakan soal kemungkinan koneksi antara kepala daerah dengan legislatif terkait kejahatan korupsi.

Sumber: