Megawati Stand Up di Seoul Senggol SBY: Koalisi Parpol Gak Ada Kalau Kerja Sama Boleh

Megawati Stand Up di Seoul Senggol SBY: Koalisi Parpol Gak Ada Kalau Kerja Sama Boleh

Ilustrasi: Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri.-Syaiful Amri/Disway.id-Disway.id

JAKARTA, DISWAY.ID - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hadir dalam Welcoming Dinner Jeju Forum for Peace and Prosperity di Korea Selatan

Ia mendorong forum tersebut mampu menghasilkan pemikiran terbaik bagi perdamaian dunia, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia.

Sebagaimana dikutip Disway.id dalam siaran pers yang diterima Megawati berharap para delegasi yang menghadiri Jeju Forum for Peace and Prosperity Tahun 2022 duduk bersama dengan posisi yang setara dalam menyampaikan ide ataupun gagasan di dalam forum itu.

BACA JUGA:Miris, Megawati Ungkap 4 Oknum Ustaz Diduga Jadi Pelaku Pencabulan Santriwati di Depok

“Kita di sini bisa duduk bersama dan setara. Kesetaraan inilah yang memungkinkan seluruh ide atau gagasan yang ingin disampaikan tanpa basa-basi, tanpa sekat-sekat perbedaan,” terang Megawati. 

Ketua Umum PDI Perjuangan itu berharap welcoming dinner itu mampu menjadi awal yang baik dan hangat bagi para delegasi dalam memberikan pemikiran terbaik mereka untuk perdamaian dunia, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia.

“Dengan jamuan ini, semoga seluruh kehendak kita untuk memberikan pemikiran terbaik bagi perdamaian dunia, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia dapat diawali dengan suasana yang sangat baik dan hangat,” tutur Megawati.

Menariknya Megawati Soekarnoputri sempat melayangkan protes dengan istilah koalisi partai politik (parpol). Alasannya sistem pemerintahan di Indonesia tidak memungkinkan membuat koalisi parpol.

BACA JUGA:Balas Guyonan 'Pedas' Megawati Soal Menantu, Ini Reaksi Tukang Bakso: Belum Tentu Aku Mau Mertua Macam Ibu!

Dikatakan Presiden Kelima RI itu, istilah koalisi parpol mengandung kerancuan.

“Indonesia itu tidak memakai sistem koalisi, jadi kalau mau bilang kerja sama boleh,” katanya di Seoul, Korea Selatan dalam siaran persnya, Jumat, 16 September 2022.

Dijelaskannya Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga berbeda dengan sejumlah negara di Barat yang memakai sistem parlementer. 

Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahannya bukan seorang presiden tetapi perdana menteri.

BACA JUGA:Prabowo 'Nyapres' Lagi, Praktisi: Gak Ada Elu Gak Rame!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: