iBangga Standar Baru Pembangunan Manusia Tanah Air, Dongkrak SDM yang Unggul

JAKARTA, DISWAY.ID – Keluarga memiliki peran yang sangat signifikan bagi suatu Bangsa, terutama untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C). dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) saat membuka acara Sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang digelar secara virtual, Selasa, 18 Oktober 2022.

Menurut Hasto, iBangga adalah hal yang baru di beberapa negara belum banyak. 

Namun demikian, skriningnya dengan mengkombinasikan antara yang sifatnya individu, kemudian di tarik pada unit terkecil yaitu keluarga. 

BACA JUGA:Laga Arsenal Vs Manchester City Ditunda, Ini Alasannya

BACA JUGA:Rizky Billar dan Lesti Kembali Mesra di Depan Publik, Sang Ayah Tak Lagi Mendampingi

“Karena keluarga menjadi unit terkecil apabila disentuh dalam pembangunan, maka akan besar datanya dalam meningkatkan kualitas SDM yang unggul,” kata Dokter Hasto.

Dokter Hasto juga menjelaskan bahwa iBangga standar baru pembangunan manusia Tanah Air dalam dongkrak SDM yang unggul.

Sesuai RPJMN 2020-2024 bahwa iBangga merupakan indikator keberhasilan dari kebijakan pembangunan keluarga yang ditandai oleh meningkatnya iBangga dari 53,57 pada tahun 2020 menjadi 61,00 pada 2024.

BACA JUGA:Jaksa Sebut Ada Perkataan Ferdy Sambo Tidak Harus Dipatuhi Hendra Kurniawan

BACA JUGA:Baru Jadi Calon Pengantin Sudah Berisiko Lahirkan Bayi Stunting, BKKBN Ungkap Data dan Penanganannya

Paradigma pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah adalah menggunakan pendekatan individu secara terpisah atau independen dalam bentuk aspek sosial ekonomi, psikologis atau dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia.

"iBangga sebagai paradigma baru dalam pembangunan nasional dibentuk untuk melakukan pendekatan koordinasi antara pendekatan individu dan keluarga sebagai unit terkecil dimasyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, iBangga menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan dan mengukur kebijakan pembangunan keluarga di tingkat nasional maupun daerah. 

Sumber: