Ribuan Wanita Dipaksa Aborsi, PBB Panggil Pemerintah Nigeria

JAKARTA, DISWAY. ID – Setelah beredarnya laporan yang mengungkapkan ribuan wanita dipaksa aborsi, PBB penggil pemerintah Nigeria.

Pemaksaan aborsi ribuan wanita tersebut dilakukan oleh tentara Nigeria dan dari laporan yang tersebar juga menjelaskan bahwa pemaksaan aborsi dilakukan secara sistimatis seta ilegal.

Untuk meindaklanjuti laporan ribuan wanita dipaksa aborsi tersebut, Antonio Guterres selaku Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta pihak Nigeria untuk segera melakukan penyelidikan.

Menurut Stephane Dujarric selaku juru bicara PBB, tuduhan ribuan wanita dipaksa aborsi agar dapat segera di selidiki secepatnya.

BACA JUGA:Prediksi Inggris vs Prancis di Piala Dunia Qatar 2022: Strategi Khusus Bendung Pergerakan Mbappe, Berikut Link Live Streaming

BACA JUGA:Perkiraan Cuaca DKI Jakarta yang Akan Dilanda Hujan Serta Petir dari BMKG

Adapun laporan ribuan wanita dipaksa aborsi itu sebelumnya telah di lansir oleh reutres dan mengatakan dilakukan oleh Angkatan Darat Nigeria dalam sebuah program aborsi rahasia sistematis dan ilegal di timur laut negara itu sejak 2013.

Program pemaksaan aborsi yang diungkap melibatkan setidaknya 10.000 kehamilan mulai dari wanita dewasa hingga anak perempuan.

Sebagain besar dari korban diantaranya telah diculik dan diperkosa sebelumnya .

"Sekretaris Jenderal sangat konsen atas tuduhan aborsi secara sistemik serta paksaan yang dilaporkan dilakukan oleh Angkatan Darat Nigeria terhadap perempuan dan anak perempuan yang telah menjadi korban Boko Haram," kata Dujarric.

BACA JUGA:Neymar Akhiri Perkuat Tim Brasil Dengan Air Mata: ‘Saya Tak Yakin Akan Perkuat Tim Lagi’

BACA JUGA:Hasil Pertandingan Belanda vs Argentina di Piala Dunia Qatar 2022, La Albiceleste Bersusah Payah ke Semifinal

Dujarric juga menyampaikan bahwa ‘tindakan perbaikan dan pertanggungjawaban’ harus dilakukan secepatnya.

"Kami meminta pihak berwenang Nigeria untuk segera menyelidiki dengan serius atas laporan tersebut dan memastikan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat," jelas Dujarric.

Sumber: