Cak Imin tak Sepakat Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024

"Tapi secara umum silakan disepakati di antara para pemain yang terlibat dan terapkan berdasarkan kesepakatan," ujar Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu 4 Januari 2023.

Namun, dia menegaskan bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat pribadi dari dirinya sendiri. 

"Saya punya pendapat pribadi soal itu, kalau ditanya pendapat institusi itu memang belum ada," tandasnya. 

Muhammadiyah menyarankan sistem pemilihan calon legislatif diganti. Tidak lagi menggunakan sistem proporsional terbuka. 

Muhammdiyah mengusulkan dua opsi sistem. Pertama, sistem proposional tertutup. Pada sistem pertama ini, nantinya para pemilih hanya bisa memilih calon melalui gambar partainya saja tanpa mengetahui wajah calonnya. 

"Jadi hanya memilih gambar partai politik. Nomor urut calegnya sudah ditetapkan oleh partai politik," ujar Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Usulan kedua, sistem porporsional terbuka terbatas. Dalam sistem ini, pemilih dapat memilih partai politik maupun calon legislatif yang sesuai diinginkan. 

BACA JUGA:Farhat Abbas Putuskan Berhenti sebagai Kuasa Hukum 'Wanita Emas'

BACA JUGA:Skandal Video Hakim Wahyu, Si Wanita: DNA Sambo Hilang? Nggak Ngaruh

Adapun penentuan calon legislatif yang mendapatkan kursi DPR, ditentukan oleh Bilangan Pembagian Pemilih (BPP). BPP merupakan hasil pembagian jumlah suara sah di dapil dengan jumlah alokasi kursi. 

Calon yang berhasil memperoleh suara dia atas angka BPP, berhak mendapatkan satu kursi parlemen. Apabila tidak ada caleg yang melampaui angka BPP, sedangkan suara partainya melampaui BPP, maka caleg yang lolos ditentukan oleh nomor urutnya. 

"Dengan sistem proporsional terbuka terbatas ini, suara pemilih masih terakomodir dan masih ada peluang bagi calon legislatif untuk dapat memiliki kesempatan terpilih (meski) tidak di nomor urut yang teratas," kata Abdul Mu'ti kepada media. 

Lebih lanjut, menurut Abdul Mu'ti, jika dalam pemilihan calon legislatif diterapkan sistem proporsional tertutup, maka dapat mengurangi money politic dan populisme politik. 

Abdul Mu'ti menyebutkan bahwa money politic dan kurangnya populisme politik dapat menimbulkan masalah saat oemilihan calon legislatif nanti, seperti kekuatan kapital dan menentukan valon tidak berdasarkan kualitas. 

BACA JUGA:Kembang Api Meledak di Tangan Wakil Bupati Kaur, 4 Jarinya Hancur, Begini Kronologi Hingga Dilarikan ke RS

Sumber: