Tolak Kebijakan ERP, Gilbert Simanjuntak: ERP Bukan Sebuah Prestasi!
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak-Disway.id/Anisha Aprilia-
JAKARTA, DISWAY.ID - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak tegas menolak kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar.
Gilbert menilai kebijakan ERP bukanlah sebuah solusi. Sebab, kata dia, di negara maju pun jika ingin memberlakukan kebijakan ini pasti memiliki perhitungan sendiri.
"Karena bagaimanapun ini bukan solusi, kita melihat ini (ERP) diberlakukan di kota maju negara maju tapi tidak semua menerapkan itu karena mereka juga punya perhitungan sendiri," kata Gilbert di DPRD DKI Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023.
BACA JUGA:Tegas! Anggota Komisi B DPRD DKI Tolak Penerapan ERP: Harusnya yang Berbayar Digratiskan
Ia pun meminta agar Pemprov tidak membanggakan kebijakan ERP sebagai prestasi sebab kebijakan ini justru membebani masyarakat.
"Jangan dilihat ERP jika diberlakukan menjadi sebuah prestasi, justru ini beban bagi masyarakat," tegasnya.
Sebelumnya, kebijakan ERP juga ditolak oleh sejumlah anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta.
Salah satunya yaitu anggota dari Fraksi Gerindra Adi Kurnia Setiadi menegaskan jika dirinya menolak wacana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
"Saya secara pribadi menolak, menolak, jelas menolak," ujar dia kepada wartawan di Balaikota, Senin, 16 Januari 2023.
BACA JUGA:Ketua Komisi B DPRD DKI: Kebijakan ERP Jangan Sampai Bebani Masyarakat
Adi menilai penerapan ERP tidak masuk akal karena dengan APBD DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp83,7 triliun seharusnya masyarakat tidak lagi diminta membayar saat melintasi sebuah jalan.
Ia menyarankan mestinya program-program yang memiliki pungutan biaya digratiskan atau diberi subsidi sehingga tidak memberatkan warga.
"Dengan APBD mau Rp100 triliun itu kan duit rakyat. Seharusnya yang tadinya berbayar digratiskan, bukan yang tadinya tidak berbayar malah suruh berbayar. Itulah aturan atau negara hadir," kata dia.
Selanjutnya, kebijakan ERP juga ditolak oleh Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem, Hasan Basri Umar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
